Soal Ormas Ganggu Investasi, Rosan Hanya Sebut Perlu Ada Diskusi

JAKARTA – Keluhan soal maraknya aksi premanisme oleh organisasi masyarakat yang menggaggu investasi, ditanggapi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Ia menyebut, perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) di sekitar kawasan industri untuk menyelesaikan keluhan tersebut.

Hal itu ia sampaikan sebagai respons adanya aduan aktivitas premanisme dari ormas di kawasan industri yang menghambat masuknya investasi. “Kalau saya lihatnya perlu ada ini (diskusi) saja, community diskusi yang lebih baik. Kan, yang penting dengan investasi ini masuk ini, kan kalau semua lancar, semuanya damai, dan itu kan juga menciptakan lapangan pekerja di situ,” kata Rosan, usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, di Jakarta, Selasa (11/2).

Ia menuturkan, sebenarnya dengan adanya investasi yang masuk ke suatu daerah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Hal itu secara tidak langsung bakal menumbuhkan perekonomian daerah tersebut. Misalnya, berdirinya restoran atau penginapan, karena masuknya arus investasi di daerah tersebut.

“Bukan hanya menciptakan lapangan pekerja, itu (investasi ke daerah) juga akan menciptakan banyak simpul-simpul ekonomi. Apalagi itu, kan, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ya. Jadi ada penduduk sekitar, bisa ada mempunyai, misalnya restoran, mempunyai penginapan, yang bisa disewakan pada para pekerja-pekerjanya,” ujarnya pula.

Ratusan Triliun
Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah, akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme ormas.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2).

Menurutnya, ormas-ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, katering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," bebernya.

Sanny sendiri mengatakan, beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. "Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden," ujarnya.

Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

"Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar," imbuhnya.

Bahkan, ia mencontohkan, ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri. "Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya," kata dia.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno menyatakan, pihaknya bakal mengundang kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah guna mencari solusi mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri.

"Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya," serunya.

Dikatakan dia, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah bertugas untuk memfasilitasi para investor dari proses awal mengajukan penanaman modal, hingga akhir pembuatan fasilitas produksi. Apabila terjadi hambatan dalam proses investasi, pihaknya menjamin akan mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.

"Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM, itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi," pungkasnya.