Tarik Investasi Ke ASEAN, IESR Dukung Taksonomi Hijau Versi Kedua

JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik terbitnya taksonomi hijau edisi kedua sebagai langkah strategi guna menarik investasi global ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Koordinator Proyek Pembiayaan Berkelanjutan Ekonomi Hijau IESR Farah Vianda menilai implementasi taksonomi di Asia Tenggara wajib dioptimalkan seiring keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. Dalam hal ini, Indonesia bisa memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan transisi energi.

Tantangan itu utamanya soal rendahnya investasi di sektor energi terbarukan dan pengakhiran operasional PLTU batu bara. Farah menilai Indonesia punya peluang untuk kedua hal itu lewat skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), Energy Transition Mechanism (ETM), dan Clean Investment Fund-Accelerated Coal Transition (CIF-ACT).

Di sisi lain, kajian IESR menunjukkan kebutuhan biaya transisi energi di Indonesia hingga 2030 mendatang setidaknya mencapai US$135 miliar. Perkiraan kebutuhan biaya itu termasuk untuk pengakhiran operasional PLTU.

"Sehingga masuknya pembiayaan untuk pengakhiran operasional PLTU ke dalam kategori kuning dan hijau akan memperbesar peluang untuk melakukan pendanaan terkait transisi energi atau transition finance," ungkap Farah dalam sesi diskusi di Jakarta, Kamis (4/5).

Baca Juga: Investasi Tanpa Perhatikan Lingkungan Akan Ditinggalkan

Untuk itu, Farah menekankan harus ada komunikasi yang intens dan jelas dari pihak regulator kepada para pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk memperbolehkan pembiayaan bagi kegiatan tersebut.

"Karena beberapa lembaga keuangan sudah melakukan komitmen untuk tidak lagi mendukung proyek batu bara. Namun tentunya, kegiatan ini berbeda," sambungnya.

Asal tahu saja, ASEAN Taxonomy Board (ATB) telah merilis ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi kedua (ATSF v2) pada Maret 2023 lalu. Singkatnya, taksonomi tersebut akan menjadi panduan dalam mengklasifikasi kegiatan ekonomi, utamanya yang berkaitan dengan pembiayaan hijau.

Salah satu hal yang pertama kalinya masuk sebagai pertimbangan ASEAN Taksonomi versi kedua itu adalah pengakhiran operasional PLTU batu bara secara bertahap sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Pertimbangan itu merupakan bagian dari langkah mewujudkan Persetujuan Paris.

"Masuknya penghentian operasional PLTU diharapkan bisa memfasilitasi ragamnya pemahaman negara anggota ASEAN terhadap transisi energi yang berkeadilan," ucap Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.

Baca Juga: Gaung Besar Pembiayaan Berkelanjutan

Tak sampai situ, ATSF v2 juga menyertakan kriteria penyaringan teknis terhadap pembiayaan transisi energi, termasuk pengakhiran operasional PLTU batu bara ke dalam kategori hijau dan kuning. Technical Screening Criteria (TSC) itu sendiri merupakan kriteria kuantitatif maupun kualitatif yang menjadi dasar penilaian klasifikasi kegiatan hijau, kuning, dan merah.

Dukungan dari IESR terhadap ASEAN Taksonomi versi kedua, lanjut Fabby, dikarenakan panduan tersebut berpeluang jadi standar bersama bagi negara Asia Tenggara dalam membiayai proyek-proyek hijau. Masuknya pendanaan untuk pengakhiran PLTU secara dini, misalnya, menjadi indikasi dukungan pencapaian net zero emission (NZE).

Apalagi, lebih dari separuh listrik di ASEAN berasal dari PLTU batu bara. Di sisi lain, Fabby menegaskan seluruh PLTU harus dipensiunkan pada 2040 untuk mencapai target yang termaktub dalam Persetujuan Paris.

"Fakta bahwa lebih dari 50% PLTU di Asia Tenggara berusia kurang dari 10 tahun punya konsekuensi bahwa pengakhiran dini butuh pembiayaan yang besar dan dikombinasi dengan pembiayaan pembangunan pembangkit EBT," kata dia.

Fabby meyakini, ATSF v2 bisa mengakselerasi pengakiran operasi PLTU di Asia Tenggara lewat pendanaan hijau, beriringan dengan kepastian keamanan pasokan energi di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Pengembangan Ekosistem
IESR sendiri telah menganalisa selama lima tahun belakangan bahwa rata-rata investasi energi terbarukan hanya di kisaran US$1,6 miliar per tahun atau sekitar 20% dari total investasi yang diperlukan dalam mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. 

Selain itu, hitungan IESR menunjukkan terdapat potensi pendanaan global sebesar US$13,1 miliar atau 35,4% dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan senilai US$36,95 miliar tahun 2025.

Terkait kebutuhan itu, Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo meyakini bahwa pembangunan ekosistem teknologi emisi bersih, seperti energi terbarukan, sangat penting dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi guna menarik investasi, mendongkrak daya saing industri, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurut Deon, taksonomi hijau merupakan langkah awal yang harus diikuti dua faktor oleh pemerintah, yakni formulasi kebijakan jangka panjang guna memberi kepastian investasi energi terbarukan dan menciptakan kerangka regulasi yang setidaknya setara antara energi terbarukan dan energi fosil.

Kedua faktor tersebut, lanjutnya, memegang peranan penting untuk menekan risiko investasi energi terbarukan hingga menarik pendanaan untuk proyek energi terbarukan.

"Soal lainnya, insentif untuk industri teknologi energi bersih perlu dibangun agar Indonesia dan negara ASEAN lain mendapat manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal dari transisi energi," tandas Deon Arinaldo.