Target CBP Belum Tercapai, Bapanas Dorong Bulog Serap Beras Petani

SIDOARJO - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, hingga kini Perum Bulog belum memenuhi target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dipatok pemerintah sebanyak 2,4 juta ton. 

Pemerintah pun meminta Bulog untuk terus dapat melakukan kegiatan penyerapan beras dalam negeri. Adapun importasi yang dilakukan merupakan alternatif terakhir dan terpaksa dilakukan.  

"Importasi merupakan pilihan terakhir dan opsi yang tersulit buat kita semua,” sebutnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (6/7).

Arief menyampaikan, hingga semester I/2023, Indonesia baru merealisasikan sekitar 500 ribu ton beras dari 2 juta ton target pengadaan dari luar negeri. Sekali lagi, pihaknya akan terus mengoptimalkan serapan beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan CBP.

Dirinya pun menekankan, komitmen tersebut sudah dibuktikan dalam penyaluran bantuan pangan tiga bulan terakhir.

“Penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa beras melalui penugasan Perum Bulog selama tiga bulan terakhir, itu dipenuhi dari hasil penyerapan dalam negeri tersebut." terangnya.

Berkaitan dengan CBP, Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi mengatakan, saat ini Bulog tengah mengelola stok beras sebesar 605.924 ton. Terdiri dari pengadaan dalam negeri mencapai 204.771 ton; pengadaan luar negeri mencapai 335.182 ton; serta penyerapan komersial sebesar 65.970 ton. 

Baca Juga: Bapanas Genjot Keterhubungan Pangan Antar Daerah

Pada kesempatan sama, Bapanas terus mendorong penguatan cadangan pangan untuk komoditas pangan pokok strategis. Hal ini dimaksudkan guna menghadapi ancaman krisis pangan agar tidak menggerus ketahanan pangan.

Arief mengatakan, saat ini pengelolaan cadangan pangan sudah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022. 

"Dengan adanya Perpres tersebut, langkah strategis penguatan stok dan cadangan pangan kita bangun dengan menugaskan BUMN di bidang pangan, Perum Bulog dan ID FOOD untuk mengelola beberapa komoditas pangan pokok strategis yang ditangani pemerintah." ujarnya. 

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat mengingatkan agar pemerintah mewaspadai ancaman El-Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan, harus dilakukan mitigasi risiko. Sehingga dampak kekeringan ekstrem tersebut dapat diminimalisasi. 

Djarot memperkirakan, Indonesia akan menghadapi El-Nino Juli-Desember nanti. “Ini jelas akan berpengaruh pada stok Cadangan Beras Pemerintah, karena hasil panen otomatis akan terganggu." ujar Djarot. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Arief meminta  Bulog menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengoptimalkan penyerapan produk petani pada saat panen terutama di wilayah sentra. 

Menurutnya, Bulog dapat memaksimalkan pengisian beras di Pabrik Penggilingan Padi (Modern Modern Rice Milling Plant/MRMP) di beberapa wilayah sentra produksi. 

Strategi yang sama dapat dioptimalkan melalui corn dryer, agar silo-silo jagung seperti di Sumbawa, NTB yang akan mengalami panen raya jagung. 

“Itu menjadi momentum  Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan,” jelas Arief. 

Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam arahannya di Istana Negara, Senin (3/7/2023) yang meminta seluruh jajarannya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak menentu.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2023, Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino. Begitu juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga: Penguatan CPP, Siasat Pemerintah Hadapi Tantangan El Nino

Kepala negara meminta seluruh jajarannya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak menentu.

“Meskipun riil, kita sudah membangun ribuan, lebih dari lima ribu, embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi menjadi 61 tahun depan, tapi tetap ini harus, urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun betul-betul harus dikelola dengan baik,” ujar Jokowi, Senin (3/7).

Jokowi juga meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah, guna memastikan ekonomi Indonesia di semester II/2023 tetap tumbuh positif. Di antaranya dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga serta menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan yang dapat berdampak pada inflasi.

Dia menekankan, agar level inflasi di daerah terus terjaga, serta capaian investasi dapat sesuai target. Menurutnya, kedua hal ini merupakan kunci pertumbuhan di sisa 2023.

“Kemudian untuk pangan, pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan, jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan, ini juga sangat penting,” ujarnya.