Bapanas Genjot Keterhubungan Pangan Antar Daerah

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, pemerintah akan semakin menggencarkan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat konektivitas pangan antar daerah. Hal ini dilakukan dalam merespons terjaganya laju penurunan inflasi Juni 2023 hingga menyentuh di bawah 4%.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan mendorong pemerataan stok, stabilitas harga, dan meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Menurutnya, Bapanas bersama seluruh stakeholder pangan merespon positif kembali melandainya angka inflasi di bulan Juni 2023. 

“Terlebih, hal tersebut ditandai menurunnya andil inflasi kelompok Makanan-Minuman, baik secara bulanan maupun tahunan. Itu menandai upaya kolaboratif lintas sektor antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan berjalan sesuai sasaran, terutama di tengah HBKN Iduladha lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Senin (3/7).

Sebelumnya, BPS melaporkan, angka inflasi nasional Juni 2023 secara tahunan (yoy) berada di angka 3,53%, atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4,00% dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya di kisaran 4,35%. 

Sedangkan secara bulanan (mtm) inflasi Juni terhadap Mei 2023 tercatat sebesar 0,14% atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,09%. Namun demikian, capaian inflasi Juni 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. 

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Harga Jual Gula Petani Paling Rendah Rp12.500/kg

Adapun Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Juni 2023 mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm) dengan andil terhadap inflasi nasional 0,10%. Sedangkan secara tahunan kelompok tersebut mengalami inflasi 2,85% (yoy) atau andil sebesar 0,76%. 

Capaian tersebut mengalami penurunan dibanding inflasi periode Mei 2023, di mana secara bulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 0,48% dengan andil 0,13% dan secara tahunan mengalami inflasi 4,27% dengan andil 1,13%.

Untuk mempertahankan tren tersebut, Arief menekankan, pengendalian inflasi pangan Juli 2023 akan terus difokuskan pada upaya memperkuat konektivitas pangan antar daerah. Guna menjaga stabilisasi stok dan harga pangan, serta meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. 

“Untuk memastikan tercapainya sasaran tersebut, pemerintah terus melakukan sejumlah intervensi, diantaranya melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) antar daerah, Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan, serta operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM),” terangnya.

Terkait pelaksanaan FDP, intensitas pelaksanaannya akan semakin masif seiring mulai dilakukannya integrasi data neraca pangan daerah dengan pusat. 

Integrasi ini akan memudahkan pemantauan kondisi pangan dan memetakan mana daerah surplus dan defisit. Harapannya, mitigasi untuk pemenuhan pangan, khususnya di daerah defisit dapat dilakukan lebih cepat. 

Pada periode Maret sampai 2 Juli 2023, Bapanas telah melaksanakan FDP sebanyak 1.215,7 ton. Terdiri dari pendistribusian jagung sebanyak 1.113 ton serta komoditas lainnya seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, dan terigu.

Pengendalian inflasi juga akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan stok CPP, melalui penyaluran CPP untuk program beras SPHP Bulog yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh Indonesia dan melalui bantuan pangan (beras, daging ayam, dan telur ayam) selama tiga bulan.

Baca Juga:CIPS: Hindari Kebijakan Bias Untuk Dorong Keragaman Pangan

Ia menjelaskan, bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Terutama kepada 21,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program bantuan ini. 

“Penyaluran untuk tiga bulan pertama telah hampir rampung. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama tiga bulan ke depan,” ujar Arief.

Ia mengatakan, penambahan periode bantuan ini diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi ke depan. Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan presiden dalam sidang Kabinet Paripurna (3/7), yang menekankan akan tetap melakukan subsidi dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Hingga 1 Juli 2023, penyaluran Bantuan Pangan Beras telah terealisasi sebanyak 637.263 ribu ton atau 99% dari total alokasi tiga bulan. Sedangkan, bantuan pangan daging ayam dan telur ayam telah terealisasi sebesar 1,388 juta paket atau 96% untuk alokasi batch pertama.

Gerakan Pangan Murah
Lebih lanjut, Arief mengatakan, pihaknya juga akan terus mendorong Dinas yang membawahi urusan pangan untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing. 

Pelaksanaan GPM bisa dilakukan secara general kepada seluruh komoditas pangan atau spesifik dengan memprioritaskan komoditas yang harganya sedang tinggi. 

“Seperti minggu lalu kita lakukan GPM khusus daging ayam ras di lebih dari 3.900 titik bersama Pemda, BUMD, privat sector, dan asosiasi untuk menjaga stabilitas harga daging ayam nasional,” ungkapnya.

Pada 26 Juni 2023, dalam rangka menekan inflasi jelang Iduladha, Bapanas juga telah me-launching GPM Serentak di 38 Provinsi dan 300 Kabupaten/Kota dengan jumlah pelaksanaan GPM terfasilitasi sebanyak 341 titik. 

Adapun berdasarkan laporan per Juni 2023, tiga komoditas pangan yang terpantau berkontribusi signifikan terhadap inflasi adalah daging ayam, telur ayam, dan bawang putih. 

“Saat ini langkah pengendalian inflasi kita fokuskan kepada tiga komoditas tersebut. Secara bertahap komoditas lain juga terus kita pantau,” pungkasnya.