26 Juli 2023
14:37 WIB
Editor: Fin Harini
PONTIANAK - Jalur kemitraan untuk percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kalbar mulai dijalankan.
"Kami sangat mendukung upaya percepatan PSR di Kalbar melalui pengusulan PSR jalur kemitraan. Anggota kami sebagai perusahaan inti ini di Kalbar siap mendukung apa yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo tahun ini 80 ribu hektare," ujar Ketua Gapki Cabang Kalbar, Purwati Munawir di Pontianak, Rabu (26/7), dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan sebagai kegiatan pendahuluan percepatan realisasi PSR jalur kemitraan dilaksanakan di perusahaan KSP Grup di Kabupaten Melawi. Ada sekitar 1.000 hektare untuk tahap awal. Kemudian akan disusul di daerah lainnya.
Untuk penanaman kembali melalui PSR tersebut menyasar tanaman sawit yang sudah tua dan masuk masa tidak produktif, atau tanaman dengan produktivitas yang rendah.
Baca Juga: Kejar Target Produksi, Mentan Bentuk Gugus Tugas Peremajaan Sawit
"Semoga dengan program ini bisa terus mendorong kemajuan industri sawit di Kalbar. Dengan begitu juga bisa memajukan ekonomi daerah dan nasional," ucap dia.
Jalur kemitraan ditempuh lantaran realisasi PSR masih di bawah target. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan capaian Program PSR tahun 2022 yakni 30.700 hektare, sementara targetnya adalah 180.000 hektare.
Catatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, secara keseluruhan realisasi PSR selama 2017-2022 hanya sebesar 278.200 hektare, dari 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Ini berarti, realisasi PSR hanya sekitar 9,93%.
Untuk mencapai target PSR, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan membentuk Gugus Tugas Peremajaan Sawit Rakyat dengan tugas melakukan akselerasi program PSR melalui pola/jalur dinas, sedangkan untuk pola/jalur kemitraan.
Lewat program ini, para stakeholder kelapa sawit khususnya perusahaan perkebunan diajak berperan dalam pendampingan pengusulan PSR. Adapun target yang ingin dicapai lewat jalur kemitraan seluas 100.000 hektare.
Capaian PSR Kalbar
Kepala Bidang, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Erita Fitriani menyebutkan bahwa realisasi program PSR di Kalbar total sejauh ini sudah mencapai 16.709 hektare.
"Dari realisasi PSR tersebut menyasar 7.197 pekebun dari 115 lembaga petani di Provinsi Kalbar. Adapun dilihat nilai program PSR yang tersalur tersebut sebesar Rp461 miliar," jelas dia.
Dia mengatakan, untuk program serupa pada 2023 masih menunggu proses penerbitan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Setelah mendapat rekomendasi, proses akhirnya di BPDPKS sebagai penyelenggara program PSR di Indonesia.
"Khusus untuk pengusulan 2023 yang menunggu penerbitan rekomendasi teknis PSR dari Kabupaten Ketapang dan Landak seluas 579,8316 hektare," kata dia.
Dia menjelaskan, masih terdapat program PSR yang belum direalisasikan sejak 2019 hingga 2021 seluas 1.931 hektare karena sejumlah kendala.
Baca Juga: Airlangga: Skema Kemitraan Dorong Target Pencapaian Peremajaan Sawit
Tantangan dalam realisasi program ini berkaitan dengan administrasi, status hak lahan, pemetaan dan beberapa lahan petani masuk ke kawasan ekosistem gambut dan hutan.
Menurutnya, PSR dilaksanakan harus memenuhi empat unsur, yakni legal, produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan prinsip keberlanjutan.
"Dalam memenuhi unsur legal pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur produktivitas dalam program ini adalah untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar/hektare /tahun dengan kepadatan tanaman sekitar 80 pohon/hektare," ucap dia.
Dari data BPS, Kalimantan Barat merupakan salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia, dengan kontribusi 12% dari total produksi 45,12 juta ton. Produsen terbesar adalah Riau, dengan kontribusi 20%, disusul Kalimantan Tengah 16%, lalu Sumatra Utara dan Kalimantan Barat masing-masing 12%.