Airlangga: Skema Kemitraan Dorong Target Pencapaian Peremajaan Sawit

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membuka akses peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui skema kemitraan. 

Ia menjelaskan, skema tersebut adalah suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan.

Terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, di antaranya yakni benih yang digunakan untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat harus tersertifikasi, peremajaan bersifat klaster untuk pekebun yang sudah berada dalam kelembagaan.

Kemudian, terdapat komitmen off-taker baik dari perusahaan swasta maupun BUMN untuk membina pekebun sawit dan turut serta memastikan keberhasilan program peremajaan, dan memenuhi ketentuan pengelolaan kebun berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria ISPO sehingga sekaligus kebun-kebun rakyat bisa mendapat sertifikat ISPO.

““Dengan syarat tersebut, tentu kita mendorong bahwa ketersediaan bibit harus bisa disiapkan secara baik dan juga kerja sama off-taker tentu harus didorong agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting ini termasuk membuat program ini bankable,” kata Airlangga dalam MUNAS XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 2023, Rabu (8/3).

Baca Juga: Dirjenbun: Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat Masih Rendah

Sebagai salah satu komoditas strategis nasional, pemerintah berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit salah satunya melalui program PSR atau replanting.

Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan good agriculture practice (GAP), akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Implementasi peremajaan sawit rakyat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit baik plasma maupun swadaya telah mendapat dukungan dan menjadi komitmen Pemerintah sejak tahun 2015. Tetapi hingga tahun 2022, luas penanaman program PSR baru mencapai 200.000 hektar dari target 540.000 hektar pada tahun 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan berdasarkan data 2022, sebanyak 717 anggota GAPKI menguasai 3,69 juta hektar atau sekitar 22% dari luas tutupan sawit nasional yang tersebar di 21 provinsi. 

Baca Juga: CIPS Dukung RSPO-ISPO Harmonisasi Ketertelusuran Sawit Indonesia

Melalui MUNAS XI GAPKI yang akan memilih kepengurusan baru, diharapkan dapat membawa komitmen baru dan berkontribusi nyata terhadap percepatan pencapain target peremajaan sawit rakyat dan sertifikasi ISPO.

Pemerintah juga mendorong agar seluruh anggota GAPKI optimistis terhadap prospek perekonomian nasional. Sebab, sawit ini menjadi salah satu minyak nabati yang diminati dunia dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan minyak nabati lain. 

“Terkait dengan persoalan tentu banyak tantangan yang dihadapi. Namun Pemerintah akan berupaya agar iklim ini bisa dipertahankan dan Indonesia bisa terus berdaya saing, utamanya sawit menjadi andalan ekspor Indonesia termasuk mendorong untuk hilirisasinya,” ucap Airlangga.