Kejar Target Produksi, Mentan Bentuk Gugus Tugas Peremajaan Sawit

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR). Mentan mengatakan, ke depannya berbagai macam tantangan akan dihadapi oleh industri perkebunan sawit. 

"Sawit ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif," katanya kepada awak media usai acara pelepasan gugus tugas peremajaan sawit pekebun, Selasa (16/5). 

Berdasarkan catatan badan pusat statistik (BPS), tercatat nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62% dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama pada tahun 2022.

Ia menjelaskan, gugus tugas ini dapat mendorong akselerasi capaian program PSR sekaligus membantu mengurai permasalahan dan kendala di daerah baik dalam pengusulan maupun dalam pelaksanaan program PSR.

Baca Juga: Ekspor Sawit Indonesia ke China Januari-Februari 2023 Naik 55%

Syahrul menuturkan, pihaknya perlu melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat.

Dirinya memaparkan, peremajaan perkebunan kelapa sawit ini penting untuk masa depan bangsa Indonesia, dan dapat meningkatkan devisa negara. 

"Melalui program PSR yang setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit," tuturnya. 

Ia menilai, terdapat sinyal positif dalam pencapaian program PSR. Tak lupa Mentan juga mengajak seluruh pihak yang terlibat meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebun sawit. 

Dirinya juga mengajak untuk memperbaiki tata kelola bersama, mendorong kelembagaan pekebun agar kita lebih aktif dalam meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia atau CPO untuk kita dapatkan devisanya. 

Baca Juga: Dirjenbun: Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat Masih Rendah

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, gugus tugas ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan bahu membahu membantu pelaksanaan program PSR agar lebih efisien dan efektif, serta dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing secara aktif.

"Sebagai upaya mendukung tim Gugus Tugas, Direktorat Jenderal Perkebunan juga berkolaborasi dan bersinergi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang berada di 8 provinsi sentra peremajaan kelapa sawit untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan PSR,” ujarnya. 

Menurutnya, program PSR merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas, sekaligus juga upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional secara umum dan kelapa sawit rakyat secara khusus. 

Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017 lalu, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.

“Demi tercapainya realisasi PSR diperlukan upaya percepatan, sehingga target yang telah dicanangkan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan,” paparnya.