Strategi Campuran Diyakini Jadi Solusi Kenaikan Tarif Impor AS

SLEMAN – Pengenaan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia memerlukan langkah mitigasi . Akademisi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Muhammad Edhie Purnawan, Selasa (8/4) menyerukan, pemerintah Indonesia perlu menerapkan strategi campuran. Diplomasi ekonomi harus dijalankan bersamaan dengan diversifikasi, dan dukungan domestik dalam menghadapi pengenaan tarif baru itu.  

Muhammad Edhie Purnawan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, dalam kerangka diplomasi, Indonesia  selayaknya menghindari retaliasi, dengan revitalisasi TIFA untuk membahas hambatan perdagangan dengan AS. 

"Indonesia wajib mempersiapkan diri secermat mungkin, terutama melalui Bank Indonesia, untuk mengendalikan volatilitas mata uang dan mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan bersama Indonesia-AS, seperti penyediaan bahan baku atau investasi, dan dalam rangka konsesi tarif dan menyelamatkan porsi perekonomian yang lebih besar," katanya

Di dalam koridor diplomasi, dia menekankan perlunya deregulasi non-tariff measures (NTMs), seperti relaksasi persyaratan kandungan lokal untuk perusahaan ICT AS (GE, Apple, Oracle, Microsoft) untuk diplomasi dengan AS. Ini dilakukan  untuk menawarkan insentif fiskal seperti pemotongan bea masuk, pajak penghasilan, dan PPN, menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan AS.

Diversifikasi pasar ekspor ke ASEAN, Eropa, Timur Tengah, dan bergabung dalam CPTPP atau BRICS, mengurangi ketergantungan pada AS, sesuai strategi exit option dalam game theory. Kolaborasi dengan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 untuk respons kolektif terhadap tantangan perdagangan global harapan besar dalam pendekatan multilateral, juga perlu dilakukan. 

"Dukungan ke industri terdampak melalui insentif pajak dan pelatihan ulang, serta stimulus fiskal untuk dorong konsumsi dalam negeri, stabilkan ekonomi domestik," katanya.

Baca juga: Presiden Prabowo: Tarif Trump Bisa Timbulkan Ketidakpastian Dunia

Dia menambahkan, pemerintah Indonesia harus berkoordinasi dengan negara-negara lain, seperti dalam ASEAN, untuk respons kolektif dan mencari alternatif kerja sama ekonomi, mengingat penurunan indeks pasar global seperti FTSE 100 dan Nikkei 225.

"Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat sektor digital dan layanan, yang kurang terkena dampak tarif AS, dan mencari perjanjian dagang baru seperti CPTPP untuk memperluas akses pasar," kata Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM ini, dikutip dari Antara.

Saling Membutuhkan
Untuk meyakinkan publik dan pelaku di sektor jasa keuangan, pemerintah Indonesia perlu menggunakan framework signaling dalam game dengan informasi yang tidak lengkap, komunikasi terbuka adalah hal yang perlu dilakukan. Ini sekaligus menunjukkan kontrol situasi. 

“Pernyataan Presiden Prabowo, "Kita tenang, kita punya kekuatan," menyoroti kekuatan pertanian dan ekonomi domestik, perlu diperkuat dengan data, penting meyakinkan Masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks pasar global yang bergejolak, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana Indonesia bersiap menghadapi tantangan eksternal, termasuk volatilitas indeks seperti S&P 500 dan Dow Jones.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengantisipasi tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.

Baca juga: Ekonom: Pelemahan Rupiah Ke Level Terlemah Tidak Separah Krisis 1998  

Zulhas menyampaikan Indonesia-AS merupakan dua negara yang saling membutuhkan. Menurutnya, AS merupakan negara pemasok kedelai nomor satu di Indonesia. Negosiasi, karenanya, masih sangat terbuka.

"Soal tarif, saya sudah koordinasi juga sama Pak Menko Ekonomi, Pak Airlangga. Tentu kita harus melakukan segera, secepatnya untuk melakukan diplomasi," ujar Zulhas, di Jakarta, Selasa. 

"Kita kan nggak soal balas membalas, kita nggak gitu. Kita melakukan perbicaraan diplomasi. Karena kita lihat, kita ini saling membutuhkan, ya. Saya kira diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan semuanya," ujar Zulhas meyakini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alih-alih menerapkan tarif balasan, pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan strategi diplomasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak memiliki rencana apapun untuk menangguhkan pemberlakuan tarif impor produk asing ke AS, tapi tetap terbuka terhadap tawaran negosiasi dari negara lain.