RKP 2025 Dirancang Untuk Mengakomodasi Program Presiden Terpilih

JAKARTA – Sejumlah program presiden dan wakil presiden terpilih, berpeluang besar untuk bisa segera dijalankan pada tahun anggaran 2025. Hal ini terkonfirmasi oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 merupakan jembatan untuk mengakomodasi program kerja presiden berikutnya.

"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

Sambil menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap hasil Pilpres 2024, Jokowi mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pemungutan suara pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan, transformasi ekonomi yang telah dijalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut. “Sehingga, kebijakan postur makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” ujarnya.

Makan Siang Gratis
Sinyal sejumlah program presiden terpilih akan diakomodasi dalam APBN 2025 memang kuat terasa. Pemerintah bahkan dikabarkan mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2).

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/2).

Airlangga mengatakan, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

“Kami baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” lanjut dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024 pukul 23.00.15 WIB.

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir dilakukan oleh Jokowi pada masa pemerintahannya. Sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sinkronisasi Anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harus ada pembahasan terkait sinkronisasi anggaran yang dilakukan antara pemerintah saat ini, dengan pemerintah selanjutnya.

"Memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Sri Mulyani mengaku memberikan sejumlah laporan, seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN.

Kemudian, Sri Mulyani juga mengungkapkan dirinya mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menavigasi anggaran, terutama pada masa transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik. Namun demikian, Menkeu mengatakan, ia tidak ikut dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah selanjutnya.

"Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah, aku ngurusin APBN saja," kata Sri Mulyani.

Belakangan, Menkeu diketahui memang mulai membahas perancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.

"Kemarin siang, saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa (30/1).

Secara khusus, Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu, juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.