Bersiap Sambut Presiden Baru, Begini Target Makroekonomi 2025

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 bisa mencapai sekitar 5,3-5,6%. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan sejumlah hitungan ekonomi makro.

Hal ini Suharso sampaikan usai Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.

“Tingkat kemiskinan antara 6-7%, tingkat pengangguran terbuka juga bisa sampai 4-5%, rasio gini di sekitar 0,37 (poin). Kemudian indeks modal manusia, kita sekarang tidak lagi menggunakan IPM, tetapi human capital index, angkanya mudah-mudahan bisa kita capai di angka 0,56 (poin),” katanya di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2).

Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan, penurunan indeks gas rumah kaca berada di angka 38,6 poin. 

Hal ini ditekankannya, mengingat, ekspor barang-barang Indonesia, khususnya yang bergerak ke Eropa akan terkena mekanisme penyesuaian batas karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) sedemikian rupa.

“(Indeks gas rumah kaca) memperhitungkan kepemihakan Indonesia dalam hal penurunan gas rumah kaca,” jelasnya.

Baca Juga: Presiden Minta Target Ekonomi Disusun Cerminkan Kehati-Hatian Resesi

Dengan seluruh target yang ada, secara garis besar defisit ekonomi Indonesia di tahun yang sama akan berkisar antara 2,48-2,8%. Adapun untuk nominal, pemerintah belum memberikan besaran angka defisit anggaran yang spesifik.

“Bapak Presiden menyampaikan, kalau bisa defisit (APBN 2025) jangan terlalu loncat sekali, tadi ancer-ancernya antara 2,48-2,8%. Dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5-1%,” terangnya. 

Suharso pun menyampaikan, bahwa jajaran kabinet diminta oleh presiden untuk siap dan mampu dalam menghadapi keadaan internasional, khususnya pengadaan pangan. Sikap kehati-hatian dalam penyediaan pangan ini, terutama pengadaan beras harus dilaksanakan secara saksama. 

“Karena akhir-akhir ini, kita tahu HET (beras) dilampaui di semua daerah di tanah air, baik yang untuk (jenis beras) kualitas medium tinggi maupun medium rata-rata,” ujarnya. 

Dalam sidang kabinet, pemerintah juga menyepakati tema RKP 2025 yakni ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Tema ini dipilih karena tahun 2025 merupakan pelaksanaan awal dari RPJMN 2025-2029. 

Baca Juga: RKP 2025 Dirancang Untuk Mengakomodasi Program Presiden Terpilih

Selain itu, pelaksanaannya juga sangat strategis yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas. Suharso mengingatkan, RI sudah terjebak di dalam kondisi tingkat pendapatan menengah 30 tahun lamanya.

“Kita berencana bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038. Sepanjang tingkat pertumbuhannya rata-rata bisa 7% dan minimal 6%, dan itu kita capai pada tahun 2041,” tegasnya.

Bersiap Susun Program Presiden Selanjutnya
Pada kesempatan sama, Suharso juga mengatakan, pemerintah saat ini juga telah memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih 2024. Dia menjamin, Kementerian PPN/Bappenas telah memperhitungkan dan sedang menyusun program terkait.

“Karenanya, RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih,” tegasnya.

Ancar-ancar program juga dilakukan pemerintah saat ini untuk memberikan jaminan keberlanjutan anggaran kepada pemerintah selanjutnya. Hal ini juga menyangkut program makan siang gratis dan program lainnya.

“(Sehingga) setelah pelantikan presiden, (program) itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program iconic dari presiden terpilih… Ya kan tahu, betul ya? Kami sebutkan secara khusus, semuanya kami sebut,” ungkapnya.