Sri Mulyani: Perlu Produktivitas Tinggi Untuk Jadi Negara Maju

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Indonesia patut mencontoh Korea Selatan dan Taiwan untuk bisa berakselerasi menjadi negara maju. Dirinya menggarisbawahi, kesuksesan kedua negara tersebut jadi negara maju berkat kontribusi investasi dan manufaktur terhadap produktivitas nasional yang maksimal. 

Hal ini dia sampaikan di hadapan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM-PPKF RAPBN TA 2025 

“Apabila kita belajar dari negara-negara yang berhasil menjadi negara maju dan bisa menghindar dari middle income trap, seperti Korea Selatan dan Taiwan, maka diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten,” katanya di Jakarta, Selasa (4/6). 

Dia melanjutkan, jelang 15 tahun menjadi negara maju, peran investasi dan sektor manufaktur di Korea Selatan tumbuh di atas 10% setiap tahunnya. Demikian juga pengalaman Taiwan menjadi negara maju, yang ditopang pertumbuhan impresif investasi sekitar 20% dan sektor manufaktur di atas 8%. 

Baca Juga: Pengamat: Beban Utang, Bikin RI Masuk Middle Low Income Trap

Untuk itu, pemerintah Indonesia berupaya keras memperbaiki iklim investasi di dalam negeri agar pergerakan investasi dan manufaktur dapat terjadi secara lancar.

“Meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur (terhadap perekonomian) menjadi sangat kunci bagi perjalanan menuju Indonesia Emas… (Di samping perbaikan) kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia (SDM),” ucapnya. 

Untuk menggapai pertumbuhan tinggi juga, pemerintah pun berkomitmen meningkatkan kontribusi produktivitas melalui investasi SDM dan transformasi ekonomi. Agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di dalam perekonomian nasional. 

Dengan demikian, program perbaikan SDM termasuk melalui program makanan bergizi, perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, hingga penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting. 

“(Utamanya), dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia,” paparnya. 

Pemerintah pun memperkirakan pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi di 2025 berkisar 5,1-5,5%. Menkeu Sri mengakui target pertumbuhan ini merupakan range pertumbuhan yang cukup ambisius, namun tetap realistis 

“Kami sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi antara 6-8%, dengan kualitas dan inklusivitas yang perlu terus diperbaiki,” urainya.

Tanggapan Asumsi Makro 2025 Para Fraksi 
Pada kesempatan itu, Bendahara Negara menjelaskan, asumsi pertumbuhan ekonomi RI di 2025 akan dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik. Dari sisi permintaan agregat yang menentukan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli, serta kesejahteraan masyarakat. 

Secara khusus, tanggapan ini Sri Mulyani arahkan kepada fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat. PKS, PAN dan PPP terkait asumsi ekonomi makro 2025.

“(Menjaga permintaan agregat masyarakat) melalui berbagai kebijakan, baik di bidang fiskal maupun di bidang sektoral,” ucapnya. 

Dalam 10 tahun terakhir, konsumsi rumah tangga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 55%. Adapun pemerintah memperkirakan konsumsi rumah tangga 2025 dapat bertumbuh pada kisaran 5-5,2%.

“Hal ini didukung oleh terus dijaganya daya beli masyarakat melalui (strategi) pengendalian inflasi,” ucapnya.

Kemudian, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kontribusi investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dengan target tumbuh antara 5,2-5,9% di 2025. Adapun investasi merupakan kontributor terbesar kedua sebesar 32% dari total pertumbuhan Indonesia.

Baca Juga: DPR Siap Bawa KEM-PPKF RAPBN 2025 Ke Tingkat Lanjut

Meski begitu, pemerintah juga menyadari capaian ini tidak akan mudah di tengah kondisi ekonomi global yang cukup berat. 

“Kita memahami pergerakan suku bunga global higher for longer, ketegangan geopolitik yang menimbulkan fragmentasi investasi dan perdagangan, serta berbagai potensi disrupsi termasuk climate change tentu akan memengaruhi aktivitas investasi di 2025,” ungkapnya.

Lalu, dalam kurun 10 tahun terakhir, rata-rata kontribusi ekspor terhadap PDB nasional mencapai 21% per tahun, sementara impor 20% per tahun. Kondisi ini membuat RI mengalami net ekspor berkontribusi 1% pada perekonomian nasional.

“Ke depan, ekspor akan sangat dipengaruhi outlook dari perekonomian global. Terutama perekonomian di Tiongkok yang terus mengalami berbagai perubahan struktural, begitu pula perekonomian di Amerika Serikat serta Eropa yang memiliki dinamika tersendiri,” ujarnya. 

Sebagai pengingat, laporan IMF April 2024 menyebut, outlook perekonomian global di 2024 dan 2025 dalam kondisi stagnan 3,2%. “Dengan mempertimbangkan kinerja historis dan kondisi global, ekspor diperkirakan akan tumbuh antara 5-5,7%, sementara impor antara 4,3-4,9%," ungkapnya.

Sementara, permintaan agregat lain di PDB dalam bentuk konsumsi dan investasi pemerintah akan tumbuh di 2025. “Dengan defisit APBN yang dirancang antara 2,45-2,82%, konsumsi dan investasi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7-5,2%,” urainya.