10 Juli 2025
10:50 WIB
Sri Mulyani: Paket Stimulus APBN Langkah Konkret Intervensi Tarif AS 32%
Menkeu Sri Mulyani memastikan intervensi APBN melalui paket stimulus yang telah berjalan dapat menciptakan resiliensi ekonomi nasional di tengah tekanan tarif dagang AS 32%.
Penulis: Siti Nur Arifa
Editor: Khairul Kahfi
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan Target Pembangunan sebagai fondasi penyusunan RAPBN 2026 di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (7/7). Dok KLI Kemenkeu/Leonardus Oscar HC
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah membuat dua paket stimulus selama semester I/2025. Pemerintah berharap upaya ini dapat menjaga daya beli dan menciptakan resiliensi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat tekanan tarif dagang 32% yang diberikan oleh AS terhadap Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, Sri menjelaskan, pembuatan paket stimulus dibagi berdasarkan kalangan masyarakat yang berbeda, misalnya penebalan bansos untuk segmen masyarakat paling rentan.
Sementara untuk masyarakat kelas menengah, pihaknya membuat stimulus yang dapat memancing daya beli yang tertahan akibat pertimbangan situasi ekonomi yang berkembang.
“Untuk kelompok yang kelas menengah, mungkin melalui berbagai tadi diskon listrik atau melalui diskon (tarif) tol atau melalui diskon tarif kereta api dan yang lain. Karena mereka mungkin punya daya beli, (yang) kalau di-stimulate sedikit, dia (daya beli) naik dan itu bisa menciptakan apa yang disebut resiliensi atau ketahanan dalam ekonomi kita,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu (9/7).
Baca Juga: Kemenko Ekonomi Terkejut Trump Umumkan Tarif Dagang Sebelum 9 Juli
Adapun penjelasan tersebut diutarakan Sri Mulyani saat dirinya mendapat pertanyaan dari Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengenai langkah konkret yang dilakukan pemerintah, dalam menyikapi dampak tekanan tarif resiprokal 32% dari Donald Trump.
Khususnya, bagi masyarakat yang mengalami tekanan daya beli dan terdampak secara langsung maupun tidak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya layaknya tekstil, garmen, sampai alas kaki.
“Saya belum mendengar ibu menyinggung tentang tarif dari Trump yang baru diumumkan kemarin… Bagaimana pemerintah merespons tarif Trump 32% tersebut?” tanya Ahmad.

Bendahara Negara merespons, sejauh ini pihaknya telah melakukan pembahasan dengan lintas Kementerian/Lembaga serta para Menteri, termasuk Menko Perekonomian serta Industri dan Perdagangan untuk bisa memberikan stimulus dan dukungan konkret melalui paket stimulus I dan II yang sebelumnya sudah disampaikan.
Terkait upaya mengatasi tekanan tarif, Menkeu menyampaikan, saat ini pemerintah juga terus berupaya melakukan negosiasi lanjutan dan berharap mendapatkan hasil terbaik.
Baca Juga: Kemenko Ekonomi: Indonesia Siapkan Strategi Hadapi Negosiasi Tarif AS Yang Buntu
Dirinya juga menyebut, tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini sedang mengupayakan pertemuan dengan beberapa perwakilan dari Pemerintah AS, di antaranya Menteri Perdagangan AS (Secretary Commerce) Howard Lutnick, Menkeu AS (Secretary Treasury) Scott Bessent, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), dan perwakilan dari Gedung Putih.
“Kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka, kita berharap kita akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari proses ini,” ujar Menkeu Sri.
Terpisah, Juru Bicara Kemenko Perekonomian RI Haryo Limanseto memastikan Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan mengupayakan penurunan tarif hingga tanggal 1 Agustus mendatang.
Haryo menyebut, Menko Airlangga Hartarto yang saat ini sedang berada di Washington DC akan menekankan negosiasi bahwa Indonesia merupakan negara mitra yang sangat strategis bagi Amerika Serikat.
“Pemerintah Indonesia dalam hal ini akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi kepentingan nasional ke depan,” imbuh Haryo dalam konferensi pers.