Sri Mulyani Jamin Pengelolaan Defisit APBN 2025 Terukur

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah akan terus mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehat, berkesinambungan, penuh kepercayaan serta keberlanjutan fiskal. Hal ini disampaikan untuk menanggapi perhatian DPR atas defisit dan pembiayaan anggaran pada APBN 2025 yang cenderung membesar.

Kemenkeu mencatat, defisit anggaran APBN selama 2019-2022 berurutan berada di level -2,2%; -6,14%; -4,57%; dan -2,35%. Adapun realisasi defisit APBN 2023 yang belum diaudit berkisar -1,62%. Sebagai konteks, defisit anggaran RI terus membaik pasca melonjak tinggi sewaktu covid-19 di 2020-2021.

“Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif, namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampaikan antara 2,45-2,82%, (cukup) membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (4/6). 

Untuk itu, Kemenkeu akan terus melaksanakan reformasi APBN atau fiskal melalui tiga hal. Pertama, collecting more atau mendapatkan pendapatan yang tinggi; Kedua, spending better atau belanja dengan kualitas, efektivitas, dan efisiensi yang baik. Ketiga, prudent serta innovative financing untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan keseluruhan APBN.

Menkeu menyebutkan pembiayaan anggaran APBN akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent dan sustainable. Utamanya, melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di-benchmark secara global, agar menciptakan kepercayaan dan transparansi.

“Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Siap Bawa KEM-PPKF RAPBN 2025 Ke Tingkat Lanjut

Untuk itu, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen fiskal seperti Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND). Seperti BUMN, BLU, special mission vehicle (SMV), dan sovereign wellfund untuk bisa menciptakan inovasi pembiayaan yang tetap terjaga. 

Pemerintah juga berencana menggunakan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian, menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai skema kerja sama pemerintah, begitu juga badan usaha yang sustainable. 

“(Semua ini) menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif,” urainya. 

Dalam paparannya, Menkeu juga menjamin arsitektur kebijakan fiskal 2025 dibuat untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan mencermati dinamika global dan kebutuhan untuk terus meningkatkan pembangunan Indonesia.

Terdiri dari pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14-12,36% dari PDB; belanja negara berkisaran 14,59-15,18% dari PDB; keseimbangan primer tetap dijaga menuju positif; dan defisit dikendalikan pada kisaran 2,45-2,82% PDB.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perlu Produktivitas Tinggi Untuk Jadi Negara Maju

“Rasio utang Indonesia tetap dijaga pada batas yang pruden, yaitu pada kisaran 37,9-38,71% dari PDB, namun tetap efektif menjawab berbagai agenda pembangunan,” ungkapnya. 

Pemerintah berencana mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif-berkelanjutan dengan dua strategi. Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah akan mewaspadai dinamika yang berasal dari global maupun nasional yang bisa memengaruhi stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. 

Kedua, dalam jangka menengah-panjang, pemerintah akan berkomitmen menciptakan program yang secara konsisten dalam waktu yang panjang. “Seperti investasi sumber daya manusia agar menjadi unggul, program hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur, serta dari sisi reformasi birokrasi dan kelembagaan,” bebernya.