SMF Usul Prabowo Jalankan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Bertahap

LAMPUNG - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial Ananta Wiyogo menyampaikan, pemerintah baru perlu menjalankan program pembangunan 3 juta unit rumah secara bertahap. Dia menilai, pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun sulit terealisasi.

“(Pembangunan) 3 juta rumah itu sudah di-statement (dilaksanakan) ke depannya… targetnya per tahun, sepertinya. Tapi menurut simulasi kami, itu hanya bisa dilakukan bertahap. (Tak bisa) langsung ujuk-ujuk membangun 3 juta rumah (per tahun),” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai pemaparan Kinerja Semester I/2024 dan Media Gathering, Lampung, Minggu (29/9).

Hal ini juga bisa memberikan kemudahan pemerintah untuk mengatur seberapa besaran ukuran program pembangunan rumah. Apabila pembangunan rumah di pedesaan lebih didominasi lewat skema hibah, keuangan pemerintah juga akan kembali terbebani.

Karena itu, dia menilai, para menteri yang akan mengampu program pembangunan perumahan akan merumuskan kebijakan nantinya. Namun, hingga kini belum dia mendapat titik terang orang-orang yang akan mengisi posisi ini.

“Saya belum bisa kasih info. Saya juga belum tahu siapa lagi yang in charge di Kemenkeu,” sebutnya.

Baca Juga: SMF: 4,48 Juta Rumah Tangga Huni Rumah Bukan Milik dan Tidak Layak

Sebelumnya, pada masa kampanye Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berjanji program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Janji pembangunan rumah itu terdiri atas 1 juta rumah di perdesaan, 1 juta rumah di perkotaan, dan 1 juta rumah di daerah pesisir.

Adapun, mengutip buku Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan rumah se-Indonesia masuk dalam poin ke-12 dari 15 sasaran prioritas miliknya. Prabowo menekankan, pemerintah menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan atau perkotaan, dan rakyat yang membutuhkan.

Prabowo menggarisbawahi, tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. 

Karena itu, pemerintah harus hadir menjamin ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Target menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua. 

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian, target penjaminan pembangunan atau renovasi rumah mencapai 3 juta unit hunian secara nasional.

Bakal Jadi Angin Segar
Sementara itu, Chief Economist SMF Research Institute Martin Daniel Siyaranamual menilai, program 3 juta rumah bakal otomatis langsung jadi angin segar ekonomi dari sektor perumahan. Namun, dia mengingatkan, program tersebut ke depan tidak hanya bicara soal pembangunan semata.

Lebih jauh, pembangunan rumah harus bisa memberikan dampak juga bagi upaya pengentasan maupun jumlah kemiskinan yang berkurang di dalam negeri. “Artinya apa? (Program) bukan cuma bangun rumah tok, tetapi juga harus melihat dampaknya terkait dengan pengurangan angka pengiskinan,” ungkap Martin. 

Selanjutnya, program pembangunan rumah juga harus punya implikasi yang nyata bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. “Bicara soal peningkatan kualitas SDM, itu pasti akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” ujarnya. 

Baca Juga: Ekonom Ragu Penurunan Suku Bunga Efektif Dorong Pembiayaan Rumah

Hitungan SMF, setiap insentif sebesar Rp1 triliun pada sektor perumahan akan meningkatkan PDB hingga Rp1,9 triliun. Kemudian, jumlah orang miskin berkurang 6.107 orang atau penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,0022%.

Lalu, sekitar Rp800 juta aktivitas kesehatan tercipta dan memberikan dampak positif pada aktivitas ekonomi pada sektor pendidikan, dengan kenaikan sekitar Rp1,38 miliar. Sektor perumahan juga memberikan dampak ikutan kepada 185 sektor lainnya, dengan sektor signifikan Perdagangan, Barang Galian, Jasa Angkutan Darat, Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha, Semen, Listrik.

Daniel melanjutkan, proses belajar masyarakat juga harus makin inklusif sampai ke tingkat rumah, tidak hanya di sekolah. “Nah, selain (ruang) di sekolah, ruang belajar yang bagus adalah di rumah. Kalau rumahnya tidak layak, tidak mungkin dia bisa belajar,” ucapnya.