Setahun Prabowo-Gibran, Pupuk Indonesia Sebut Banyak Reformasi Pupuk Subsidi

JAKARTA - Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkapkan selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat banyak perubahan tata kelola pupuk subsidi yang mampu memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi pupuk subsidi bagi petani di seluruh Indonesia.

Perubahan tersebut ia nilai menjadi langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional.

“Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Rahmad dalam keterangan resmi yang diterima Validnews, Senin (20/10).

Salah satu terobosan penting yang terjadi pada sektor pupuk nasional adalah, pemerintah merformasi tata kelola pupuk subsidi melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua peraturan ini, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.

Baca Juga: Mentan Klaim Swasembada Pangan 2-3 Bulan Ke Depan, RI Tak Impor Beras Lagi

Kedua regulasi tersebut, menurut Rahmad, telah berhasil mendekatkan akses pupuk subsidi ke petani melalui kehadiran empat titik serah, yakni pengecer, koperasi, gapoktan (gabungan kelompok tani), dan pokdakan (kelompok pembudidaya ikan).

Rahmad pun menilai, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bahan dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Distribusi Tepat Waktu
Dia menyebut, dengan dukungan kebijakan tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi terus berlanjut hingga kuartal IV/2025 ini. Per 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 6.143.650 ton atau mencapai 64% dari total alokasi nasional yang sebesar 9,55 juta ton.

“Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian untuk periode yang sama di tahun 2024 meningkat 10% sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2023 meningkat hingga 23%,” lanjut Rahmad.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Optimis, Kopdes Merah Putih Perkuat Distribusi Pupuk

Menurut Rahmad, kelancaran penyaluran pupuk subsidi dan berbagai kebijakan di sektor pangan lainnya pada akhirnya berhasil mendorong produktivitas pertanian nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, yang menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi dalam sejarah, menandai keberhasilan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.

Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan pada pemerintah untuk mewujudkan visi swasembada pangan. Tidak hanya melalui penyaluran pupuk yang tepat sasaran tapi juga fokus memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga di gudang pengecer sehingga petani dapat dengan mudah melakukan penebusan utamanya pada musim tanam. Seluruh upaya ini menjadi wujud nyata dukungan Pupuk Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.