Setahun Pemerintahan Prabowo, KKP Tambah 1 Juta Hektare Kawasan Konservasi Laut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru selama 1 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perluasan kawasan konservasi laut menjadi pilar utama perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara mengatakan perluasan kawasan konservasi bagian dari upaya percepatan menuju target 10% wilayah laut terlindungi pada 2030 dan visi jangka panjang 30x45 (30% pada 2045). Saat ini, luasan kawasan konservasi tercatat sudah mencapai 30,99 juta hektare.

Menurut dia, perluasan kawasan konservasi tahun ini meliputi wilayah Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta.

“Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” kata Koswara melalui keterangan resminya pada Jumat (24/10).

Baca Juga: KKP Sebut Perdagangan Karbon Padang Lamun Bisa Mulai Tahun Ini

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, ketahanan pesisir, serta keberlanjutan stok ikan.

“Perluasan kawasan konservasi bukan sekadar menambah angka luasan, tetapi memastikan laut kita benar-benar terlindungi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar ekonomi biru yang menyeimbangkan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan,” jelas dia.

Sementara Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan memantau kinerja 117 kawasan konservasi laut di Indonesia melalui sistem evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (EVIKA).

Baca Juga: Pemerintah Menyiapkan 17 Lokasi Untuk Kawasan Cadangan Karbon Biru

Pada tahun 2024, kata dia, 13 kawasan (11%) telah mencapai kategori berkelanjutan antara lain Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.

Firdaus menyampaikan program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lintas kementerian/lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, BRIN, ATR/BPN, serta mitra konservasi seperti WWF, CTC, RARE, Konservasi Indonesia, dan WRI Indonesia.

“Pendanaan bersumber dari APBN/DAK, APBD, BLU/BLUD, serta dukungan internasional dari GEF-8, Blue Planet Fund, dan TFCCA,” ungkapnya Firdaus.