Selandia Baru: Indonesia Perlu Bentuk Komite Atasi Hambatan Dagang-Investasi

JAKARTA - Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd McClay mengusulkan pemerintah Indonesia, agar membentuk kelompok atau komite yang rutin mengadakan pertemuan untuk membahas hambatan dalam perdagangan dan investasi.

“Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah membentuk kelompok atau komite yang akan bertemu dan membahas hal-hal ini, sehingga hambatan (investasi) dapat diatasi sebelum muncul ke permukaan melalui sektor swasta,” katanya melansir Antara, Jakarta, Kamis (7/8).

Baca Juga: Selandia Baru Bidik Peningkatan Kerja Sama Susu Dengan RI

McClay yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan tersebut menuturkan, pelaku usaha Selandia Baru maupun Indonesia sama-sama menginginkan agar pemerintah terus mencari cara untuk menyederhanakan aturan, guna mempermudah proses dagang dan investasi.

Menurutnya, meski punya standar regulasi yang berbeda, negara-negara yang memiliki hubungan bilateral sedekat Indonesia dan Selandia Baru sebenarnya mempunyai tujuan yang sama.

Oleh sebab itu, McClay menilai, penyederhanaan aturan merupakan sebuah pekerjaan yang akan terus berlangsung selama proses perdagangan masih terus terjadi.

Dia pun menyoroti transformasi regulasi impor yang telah Selandia Baru lakukan sejak beberapa tahun lalu, yang kini juga akan diimplementasikan oleh Indonesia, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan penghargaan saya kepada Yang Mulia Presiden atas pernyataannya yang menunjukkan keinginan untuk memodernisasi dan mentransformasi lingkungan regulasi impor ke Selandia Baru,” ucapnya.

Lebih lanjut, McClay berharap agar proses perizinan impor terkait produk asal Indonesia, seperti buah segar, dapat dibuat lebih cepat dan mudah, agar konsumen maupun pelaku usaha Selandia Baru dapat merasakan kemudahan dalam mengakses produk nusantara.

“Begitu juga sebaliknya, ada produk-produk yang ingin kita kirim ke sini (Indonesia). Namun, saya rasa kita mulai melihat kematangan dalam hubungan ini dengan pemerintah, serta komitmen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hal-hal tersebut bersama-sama,” kata dia.

Baca Juga: Indonesia Garap Prospek Produk Halal Selandia Baru

Adapun pada akhir Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, termasuk Menkeu Sri Mulyani Indrawati, terkait deregulasi pada rapat terbatas di Jakarta.

Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN.

“Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Sri, Selasa (22/7).

Kemenko Ekonomi mencatat, nilai perdagangan Indonesia dan Selandia Baru mencapai US$1,92 miliar di 2024. 

Pemerintah Indonesia tengah memperluas akses ekspor buah tropis, seperti nanas yang sudah berhasil menembus pasar Selandia Baru. Menyusul, komoditas hortikultura unggulan Indonesia seperti pisang, mangga, dan pepaya yang saat ini sedang dalam proses.

Sementara itu, investasi Selandia Baru di Indonesia juga menunjukkan tren positif mencapai US$26 juta pada 2024. Kedua negara sepakat meningkatkan nilai perdagangan menjadi NZD6 miliar pada 2029 lewat rencana aksi bersama yang menyeluruh.