RI-Jepang Godok Pengembangan Transportasi Berbasis TOD Di Lokasi Baru

JAKARTA - Indonesia dan Jepang kembali menjajaki pengembangan transportasi yang menghubungkan sejumlah kawasan secara efisien dengan prinsip Transit Oriented Development (TOD), melalui program Jakarta Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3).

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin menjelaskan, TOD menjadi salah satu pendekatan utama untuk mewujudkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbudaya, hijau, dan berketahanan.

"TOD menyatukan perencanaan transportasi dan tata ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang efisien,” imbuhnya pada pembukaan The Final JCC Meeting of JUTPI-3 di Jakarta, Selasa (24/6).

Baca Juga: PUPR: TOD Solusi Atasi Permasalahan Urbanisasi Yang Pesat

Dalam pertemuan tersebut, pihak RI dan Jepang membahas program Jakarta Urban Transportation Policy Integration Phase 3 yang merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah berlangsung sejak tahun 2022.

Sejak awal, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD di Jabodetabek.

Rudy menyebut, terdapat 3 output utama yang dihasilkan yakni perumusan kebijakan pengembangan kawasan TOD, penguatan mekanisme koordinasi antar instansi dalam pengembangan kawasan TOD, serta perumusan rencana pengembangan kawasan TOD di lokasi pilot yaitu Blok M, Depok Baru, dan Bekasi Barat.

"untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan implementasi TOD di wilayah Jabodetabek, kami telah membentuk Transit-based Urban Planning Coordination (TUPC) Team melalui Surat Keputusan Deputi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berorientasi Transit,” tambahnya.

Rudy juga menegaskan, pengembangan program ini merupakan salah satu intervensi kebijakan dalam pencapaian prioritas nasional nomor enam yang tertuang sebagai prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Yakni, pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan transportasi perkotaan.

Baca Juga: Perumnas Dukung Program 3 Juta Rumah Dengan Pengembangan Hunian TOD

Dari pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas langkah yang perlu diupayakan agar keberlanjutan program ini terjaga, dengan memastikan beberapa aspek. Pertama, tindak lanjut capaian dari hasil JUTPI-3 dilaksanakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

Kedua, Kemenko IPK dapat mendorong inisiasi proses integrasi perencanaan lintas wilayah dan sektor dalam pengembangan regulasi TOD secara nasional.

Terakhir, pemanfaatan operasional Dasbor Jaringan Angkutan Umum Masa Depan yang telah dikembangkan dalam JUTPI-3.

“Kami berharap keberlanjutan program ini tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga substantif, yakni menjamin bahwa semangat TOD tetap hidup dalam setiap proses pembangunan perkotaan yang kita jalankan bersama,” pungkas Deputi Rudy.