Retno: Dunia Butuh US$600 Miliar Atasi Kesenjangan Investasi Air

JAKARTA - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan air Retno Marsudi menyatakan bahwa dunia memerlukan dana hingga US$600 miliar (Rp9,9 kuadriliun) setiap tahunnya untuk mengatasi kesenjangan investasi di bidang air.

“Sektor air global menghadapi kesenjangan investasi yang mencengangkan ... kita menghadapi kesenjangan investasi tahunan sebesar US$300 hingga US$600 miliar,” ucap Retno dalam pernyataan kuncinya pada agenda Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Jumat (10/10), dikutip dari Antara.

Retno menjelaskan investasi yang diperlukan untuk membina serta menjaga pasokan air dan kualitas sanitasi secara global mencapai US$600 miliar hingga US$1 triliun setiap tahunnya.

Namun, jumlah dana yang dikeluarkan semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk urusan air di tingkat global hingga saat ini baru mencapai US$300 hingga US$400 miliar.

Keadaan tersebut diperparah dengan masih rendahnya komitmen untuk berinvestasi lebih untuk air. Tecermin dari laporan Bank Dunia yang menunjukkan negara-negara maju hanya menganggarkan 0,5% dari pendapatan domestik bruto (PDB) mereka untuk infrastruktur air.

Sementara, lebih dari 90% pengeluaran tahunan untuk air berasal dari sumber pemerintah, kata Retno, menambahkan.

Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Sejumlah Daerah Kekurangan Air Bersih

Ia mengingatkan bahwa air tak bisa dilihat sekadar sebagai komoditas investasi dengan keuntungan rendah dan berisiko tinggi, karena “keuntungannya” hadir dalam bentuk perbaikan kehidupan di berbagai sektor masyarakat.

“Investasi di bidang air membawa deviden tak hanya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga di bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan ketahanan iklim,” ucap Menteri Luar Negeri RI periode 2014—2024 itu.

Masih dengan mengutip laporan Bank Dunia, Retno turut mengungkapkan bahwa setiap dolar AS yang diinvestasikan untuk air di Afrika akan membawa keuntungan sebesar US$7.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa investasi di bidang air harus terus diperkuat dengan meneguhkan kemauan politik, keselarasan kebijakan, dan tindakan kolektif.

Retno pun mengingatkan supaya investasi tersebut dilakukan melalui pembiayaan campuran dengan tetap menjaga kepentingan umum.

Sejumlah warga berebut air bersih yang didrop Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD. ANTARA FOTO /Saiful Bahri

Tiga Isu Utama Air
Masalah investasi itu, lanjut Retno, merupakan satu dari tiga masalah utama dalam isu air global. Dua isu lainnya adalah infrastruktur dan teknologi.

“Miliaran orang masih hidup tanpa air yang aman, sanitasi yang dapat diandalkan, dan irigasi berkelanjutan. Air masih menjadi salah satu sektor yang paling kekurangan dana dan salah urus dalam agenda pengembangan global,” kata Retno.

Lebih rinci, Retno menjelaskan tantangan infrastruktur air menjadikan pembaruan di bidang ini sebagai keharusan dan bukan lagi pilihan.

Ia menjelaskan bahwa buruknya infrastruktur air menyebabkan dunia kehilangan hingga 30% air olahan karena kebocoran, dan di sejumlah kota besar jumlah tersebut bahkan mencapai 50%.

Sementara, tantangan di bidang teknologi disebabkan karena di banyak tempat, pengaturan air masih memanfaatkan teknologi usang dan dengan data yang belum komprehensif.

Baca Juga: Keruhnya Masalah Air Bersih

“Kita perlu meningkatkan pemanfaatan alat kelola air secara cerdas, dari sensor yang dapat mendeteksi kebocoran dan memantau kualitas air hingga prakiraan kondisi air berbasis satelit yang membantu petani dan memitigasi kekeringan,” kata Retno.

Untuk mengatasi dua masalah dalam sektor air itu, Retno menyatakan bahwa dunia harus mengatasi masalah investasi.

Utusan khusus Sekjen PBB itu mengatakan bahwa ketiga tantangan tersebut dapat diatasi karena umat manusia memiliki pengetahuan, alat-alat, dan modal yang diperlukan.

“Yang kita perlukan sekarang adalah kemauan politik, keselarasan kebijakan, dan aksi kolektif,” tutur Retno.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan di tingkat global supaya langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi air dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum.