14 Oktober 2025
17:55 WIB
Reformasi Subsidi Energi, ESDM Gandeng BPS Finalisasi Data
Kementerian ESDM dan BPS meneken MoU dalam mereformasi penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tinggal 1-2 pertemuan lagi, skema baru subsidi energi siap diumumkan.
Penulis: Yoseph Krishna
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menandatangani MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik, Jakarta, Selasa (14/10). ValidNewsID/Yoseph Krishna
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meneken nota kesepahaman dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik.
Penguatan data terpadu sektor energi itu dilakukan juga dalam rangka reformasi penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran, terdiri dari subsidi LPG 3 kg, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta subsidi listrik.
Baca Juga: Bahlil Ungkap Penyebab Peralihan Subsidi Energi 'Molor' Lagi
Ditemui di kantornya, Bahlil menekankan, pihaknya bakal menggelar sekitar 1-2 pertemuan lagi dengan BPS untuk memfinalisasi skema penyaluran subsidi energi.
"Saya sudah bersepakat sama Ibu (Kepala BPS), nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita meng-crosscheck karena datanya itu baik dari Pertamina, PLN, dan sudah hampir selesai," terang Bahlil, Jakarta, Selasa (14/10).
Baca Juga: Sebentar Lagi, Prabowo Bakal Umumkan Perubahan Skema Subsidi BBM Dan Listrik
Info saja, pemerintah memang sudah lama berencana mereformasi skema penyaluran subsidi energi, terutama untuk subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.
Rencana itu mencuat sesaat setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI tahun lalu. Kabar terakhir, skema penyaluran subsidi terbaru bakal dipadukan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sasaran.
Baca Juga: Terengah Karena Berubahnya Skema Subsidi Energi
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap, masyarakat penerima BLT dapat membagi uang yang mereka dapatkan. Bukan hanya untuk membeli BBM, tetapi juga untuk membayar tagihan listrik.
Sejatinya, eksekusi skema baru subsidi energi itu direncanakan terlaksana pada awal 2025. Tapi sampai saat ini, pemerintah masih menghadapi tantangan terkait faktor data.
Karena itu, Bahlil menegaskan, Kementerian ESDM bakal berkoordinasi secara intens dengan BPS untuk membenahi data penerima subsidi energi secara tepat sasaran.
"Saya sama Ibu Wini (Kepala BPS) sejak Januari-Februari sudah rapat berkali-kali dan kita lagi meng-excercise, tujuannya agar data yang disajikan betul-betul tepat sasaran. Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Wini akan mengumumkan," ucap Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Minta Publik Percaya Data BPS, Bukan Sosmed
Dalam kesempatan sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, penandatanganan itu bukan sekadar seremonial ataupun administratif berkala. Namun, merupakan langkah strategis dari Kementerian ESDM dan BPS untuk mendukung akurasi pemberian subsidi energi di masyarakat.
"Kolaborasi ini adalah untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perumusan kebijakan yang lebih akurat," urai Amalia.