Program Jargas Sepi Peminat, Ini Sebabnya

JAKARTA - Pemerintah terus melancarkan program jaringan gas bumi bagi rumah tangga (jargas) sebagai pengganti LPG sehingga bisa menekan impor produk tabung ijo tersebut.

Sayangnya, eksekusi program jargas masih belum semulus yang diharapkan. Hal itu terlihat dari jumlah rumah tangga yang tersambung jargas baru sekitar 800-an ribu SR hingga akhir tahun 2023.

Padahal, pemerintah punya target sebanyak 2,5 juta SR hingga akhir tahun ini. Target yang dicanangkan pada 2020 itu bahkan sudah dipangkas dari angka awal sebesar 4 juta SR.

Terkait hal itu, Executive Member of Indonesian Gas Society Edi Armawiria mengungkapkan salah satu tantangan dalam menjalankan program jargas ialah masih adanya pilihan di tengah masyarakat, yakni LPG 3 kg.

"Tantangan yang menarik bahwa masyarakat masih punya pilihan alternatif. Kalau dahulu, minyak tanah dikosongkan, ditarik, tapi LPG 3 kg sudah ada," ucap Edi dalam sesi diskusi di Jakarta, Kamis (13/6).

Baca Juga: Pakar: Jargas Bakal Efektif Tekan Impor LPG

Edi yang juga menjabat sebagai General Manager PGN Sales & Operation Region III itu mengungkapkan hal tersebut erat kaitannya dengan faktor infrastruktur yang harus memulai dari nol.

Jika dahulu LPG 3 kg sudah tersedia ketika minyak tanah ditarik pemerintah, saat ini infrastruktur untuk jaringan gas bumi belum tersedia secara masif sehingga perlu proses yang lebih lama.

"Dahulu itu LPG-nya sudah ada, tapi saat ini kalau kita bangun infrastruktur bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Memang secara infrastruktur sudah, tapi masyarakat sekali lagi masih punya pilihan," sebut dia.

Sebagai badan usaha penugasan, PT PGN ia jelaskan mengeksekusi program jargas dengan mengutamakan wilayah dengan infrastruktur umum yang telah tersedia.

"Bayangkan kami gelar pipa di Jakarta itu sudah jadi semua karena sudah ada trotoar dan lain-lain. Kendalanya satu itu tadi karena infrastruktur dari kabupaten/kota yang memang tingkat 1 sudah jadi, itu jadi tantangan pencapaian kami," tambahnya.

Dengan minimnya infrastruktur, mau tidak mau harus keluar modal lebih besar dalam rangka menjalankan program jargas. Edi menerangkan perpindahan minyak tanah ke LPG 3 kg bisa dengan mulus dijalankan karena supply chain yang sama.

"Dia ada kemasan dan kemasan, tabung juga ke tabung. Tapi pada saat dari LPG ke jargas itu butuh modal, butuh infrastruktur yang harus kita develop," imbuh dia.

Baca Juga: Soal Program Jargas, Infrastruktur Jadi PR Besar Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro menerangkan program jargas hingga 2023 lalu berhasil tersambung ke 820 ribu SR.

"Dari situ, tambahan 55 ribu khusus didapatkan pada tahun 2023," ucap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI, Rabu (12/6).

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, hingga Dewan Energi Nasional (DEN) dalam rangka memaksimalkan capaian jargas pada tahun ini.

PT PGN, sambungnya, terus mendorong regulasi dalam bentuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang inline dengan program jargas.

"Jadi kita berupaya terus, target 2,5 juta ini dicanangkan pemerintah. Karena PIC dari teman-teman Ditjen Migas, sudah melakukan studi dan lain-lain untuk program KPBU yang dari 2023 sudah dipikirkan oleh teman-teman di kementerian," pungkas Edi Armawiria.