Produk Keuangan Syariah RI Kalah Saing, Ini Pesan Akademisi Buat Prabowo

JAKARTA - Produk ekonomi syariah Tanah Air ternyata masih kalah saing dengan negara lain. Padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam, dan itu seharusnya menjadi modal untuk menjadi pemimpin ekonomi halal di kancah global.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Associate, Handi Risza. Ia mengatakan, keuangan syariah saat ini sudah menjadi tren global.

Adapun laporannya dimuat dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE). Itu sebabnya, Handi mewanti-wanti RI harus menjadi pusat keuangan syariah atau eksportir produk halal, dan jangan sampai Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, bahkan China.

"Indonesia sebagai negara mayoritas Islam sudah seharusnya dijadikan modal atau role bagi ekonomi syariah yang dapat dijadikan role model perkembangan ekonomi global saat ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/8).

Handi menyampaikan, total aset perekonomian syariah global mencapai US$6,6 miliar pada 2027. Di 2022, aset keuangan syariah global baru sebesar US$4,5 miliar.

Baca Juga: Indonesia Posisi Tiga Besar di SGIE 2023, Ini Rinciannya

Sementara itu, ia menyebut, keuangan syariah Indonesia berada di posisi ke-7. Kemudian, untuk perbankan posisi ke-10, asuransi ke-6, sukuk ke-3, dan dana syariah ke-9.

"Total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2023 adalah Rp2.582,25 triliun," kata Akademisi Kampus Paramadina itu.

Handi berharap ke depannya, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membawa produk-produk halal Indonesia lebih luas lagi.

Ia juga memberikan saran, di Indonesia sendiri, pemerintah baru perlu memasukkan ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Selain itu, memberikan ruang dan kesempatan bagi Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam bentuk belanja maupun pembiayaan. Lalu, membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dalam bentuk kawasan ekonomi khusus (KEK).

Kemudian, menjadikan Indonesia sebagai pusat atau hub perkembangan Ekonomi dan keuangan Syariah secara global, Industri keuangan, Industri halal, Pariwisata halal, serta mendorong lahirnya payung hukum percepatan Ekonomi dan Keuangan Syariah RI.

"Karena sudah menjadi tren global (syariah dan halal), bahkan saya tidak bisa membayangkan jika yang menjadi pusatnya adalah Singapura atau bahkan China," imbuh Handi.

Mengejar Ketertinggalan
Senada, Guru Besar UIN Jakarta sekaligus INDEF Associate Nur Hidayah menilai pentingnya penguatan dan peningkatan daya saing industri halal domestik. Ditambah juga dengan perluasan akses pasar global bagi produk-produk halal Indonesia.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya perlu memperhatikan peluang dan tantangan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi syariah. Dengan begitu, strategi yang diterapkan nantinya bisa berjalan dengan efektif.

"Peningkatan daya saing di pasar global sangat penting, seperti yang diindikasikan dalam laporan SGIE, untuk memastikan produk dan layanan halal Indonesia mampu bersaing dan mendominasi di panggung internasional," kata Nur Hidayah.

Baca Juga: Politisi Sayangkan Turunnya Peringkat Keuangan Syariah Di SGIE

Dia menambahkan, sektor industri halal di Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu alasannya, karena sektor tersebut menurutnya berhasil menaikkan kualitas produknya.

Peneliti Indef Izzudin Al Farras Adha pun sepakat, industri syariah dan halal di Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa terus mengimbangi persaingan global. Menurutnya, negara-negara lain jauh lebih cepat capaiannya, sehingga kinerja RI perlu ditingkatkan.

"Ekonomi halal Indonesia senilai US$5,1 miliar potensi tambahan PDB dari ekonomi halal Indonesia per tahun, US$15,87 miliar nilai ekspor produk halal pada 2022, dan 4,5%-5,3% pertumbuhan Halal Value Chain pada 2023," tutup Farras.