28 Juli 2025
09:43 WIB
PIS Nantikan Arahan Teknis Pemerintah Soal Shifting Impor Ke AS
PIS masih menantikan arahan teknis pemerintah pasca kesepakatan RI-AS soal tarif resiprokal. Seluruh aspek operasional sudah PIS siapkan untuk menjalankan mandat shifting impor energi.
Penulis: Yoseph Krishna
Editor: Khairul Kahfi
Ilustrasi - Petugas sedang mengoperasikan peralatan di dalam anjungan kapal Pertamina International Shipping (PIS). Dok PIS
TANGERANG - PT Pertamina lewat Subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina International Shipping (PIS) masih menantikan arahan teknis dari pemerintah Indonesia pasca kesepakatan dengan Amerika Serikat soal tarif resiprokal.
Diketahui, kesepakatan itu mencantumkan komitmen Indonesia untuk menggeser impor BBM, minyak mentah, serta LPG dari beberapa negara ke Amerika Serikat. Nilainya pun tak main-main, sekitar US$15 miliar.
Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Surya Tri Harto menegaskan, pada dasarnya perseroan selalu siap untuk menjalankan mandat dari pemerintah. Termasuk, untuk menambah porsi impor energi dari Negeri Paman Sam.
"Sudah dilakukan kajiannya. PIS pada prinsipnya kalau ada yang mau diangkut, kita angkut," ungkap Surya saat ditemui di sela kegiatan Penanaman 20.000 Mangrove di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Minggu (27/7).
Baca Juga: Pertamina Bakal Sesuaikan Kontrak Short Term Untuk Shifting Impor Ke AS
Kesiapan PIS, sambung Surya, tak lepas dari pengalaman mumpuni yang dimiliki perusahaan dalam mengangkut energi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Begitupun soal rencana shifting impor energi sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat, PIS sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan segala hal supaya ketika arahan resmi turun dari pemerintah, perseroan bisa langsung eksekusi.
"No issue lah. PIS sejarahnya soal logistik, kargo ada di mana, angkut ke mana, kita siap angkut. Itu sebabnya kita bangun kapabilitasnya bukan domestik, tapi global," tutur dia.
Dari berbagai kajian pada seluruh aspek, mulai dari SDM hingga kapabilitas organisasi, dirinya menegaskan perusahaan sudah siap melaksanakan arahan dari pemerintah terkait shifting impor energi.
"Tinggal jalan. Secara people capability dan organizational capability sudah (siap). Kalau soal aset atau investasi itu tergantung nanti skalanya kan ya," jabar Surya Tri Harto.
Sekadar informasi, pemerintah lewat Kementerian ESDM tengah memetakan langkah lanjutan dari terciptanya kesepakatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump terkait tarif resiprokal.
Dikabarkan, Donald Trump sepakat dan menerima proposal Indonesia untuk menambah porsi impor komoditas energi dari Amerika Serikat. Sebagai timbal balik, Trump menurunkan tarif resiprokal atas produk-produk Nusantara dari 32% menjadi 19%.
"Dengan proses deal negosiasi ini, kami dari ESDM sudah harus melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti (impor energi), dengan khususnya PT Pertamina," ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jumat (18/7).
Baca Juga: Bahlil Jamin Impor Energi AS Tak Ganggu Harga Pertalite Dan Solar
Karena itu, Bahlil dalam waktu dekat bakal duduk bersama PT Pertamina guna mendiskusikan langkah lanjutan eksekusi peralihan shifting impor energi dari sejumlah negara ke Amerika Serikat.
Eks-Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu memastikan nominal belanja energi di AS takkan melebihi proposal yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi, yakni US$15 miliar.
"Saya belum rapat teknis dengan Pertamina. Nanti setelah rapat teknis, baru kami akan sampaikan. Sepengetahuan saya, yang kami bahas angkanya di US$10 miliar-US$15 miliar," pungkasnya.