Per Juli 2024, Outstanding Utang Pemerintah Naik Lagi Ke Rp8.502,69 T

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan, outstanding jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 tercatat mencapai Rp8.502,69 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,68%. Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. 

Pantauan Validnews, outstanding utang pemerintah ini naik sekitar 0,68% atau setara Rp57,82 triliun ketimbang sebulan sebelumnya yang berada di Rp8.444,87 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 39,13%.

Kemenkeu menilai, rasio utang per akhir Juli ini masih tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kendati besaran outstanding utang naik, rasio utang terpantau mengalami penurunan.

“Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur, dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” sebut laporan APBNKita Agustus 2024 yang Validnews akses, Jakarta, Sabtu (17/8).

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Baca Juga: Ekonom: Pemerintah Baru Bakal Hadapi Jatuh Tempo Utang Besar 2025-2027

Pemerintah kembali menekankan, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 70,96%. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,76%. Kemenkeu meyakini, pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

“Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik,” urainya. 

SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga. 

Per akhir Juli 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 39,6% kepemilikan SBN domestik. Terdiri dari perbankan 20,5% dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,1%. 

Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 24,3% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. 

“Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,0% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing,” ujarnya. 

Investor Domestik
Kemenkeu pun bangga kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,7% per akhir Juli 2024. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah lewat perluasan basis investor, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society. 

“Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan,” terangnya. 

Selanjutnya, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.

Salah satu strateginya, melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). 

Baca Juga: Apindo: Bayar Utang dan Makan Gratis Bebani Belanja Negara 2025

Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting. Sehingga mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan,” urainya. 

Secara keseluruhan, profil jatuh tempo utang pemerintah per akhir Juli 2024 masih terhitung cukup aman. Dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun. 

Adapun, pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia. Terbaru, S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada ‘BBB’ dengan outlook stabil pada akhir Juli lalu.

S&P menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas fiskal dengan kebijakan yang hati-hati. “Selain itu, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB juga masih relatif rendah dibandingkan peers pada level investment grade,” pungkasnya.