Pengamat: Coretax Harusnya Jadi Andalan, Tapi Belum Siap Digunakan di 2025

JAKARTA - Sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, Core Tax Administration System (CTAS) alias coretax, belum siap untuk diimplementasikan secara menyeluruh pada 2025.

Hal itu disampaikan Ekonom Bright Institute Awalil Rizky. Ia menilai, seharusnya sistem perpajakan yang terintegrasi menjadi andalan bagi Otoritas Pajak maupun wajib pajak.

Namun, sejak peluncuran coretax pada 1 Januari 2025, sistem tersebut kerap bermasalah dan menimbulkan banyak keluhan. Contoh konkretnya, sistem sempat tidak bisa diakses sama sekali.

"Cortex itu salah satu andalan, tapi bukan untuk (diterapkan) di 2025 menurut saya," ujar Awalil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (12/2).

Awalil menyampaikan, sebenarnya Otoritas Pajak sudah menggodok rencana mengintegrasikan IT dan basis data perpajakan dengan proses bisnis sejak 2014.

Hal ini masuk dalam program Reformasi Perpajakan DJP. Reformasi di bidang perpajakan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya situasi terkini, sistem yang sudah usang atau out of date, serta tantangan digitalisasi di masa depan.

"Itu di 2014 bikin transisi, sudah digodok, atas masukan tentu dari narasumber yang antara lain mantan Dirjen dan lain-lain. Ternyata cortex-nya kan tertunda 2016, dan baru sekarang," kata Awalil.

Namun, Ekonom Bright Institute itu menilai, peluncuran coretax di awal tahun ini tidak sebanding dengan persiapan coretax yang memakan waktu panjang.

Baca Juga: Ombudsman Sebut Ada Tiga Potensi Maladministrasi Sistem Coretax DJP

Itu sebabnya, menurutnya, implementasi sistem coretax lebih baik diundur. Ia memperkirakan, coretax bakal lebih matang apabila diterapkan pada 2 atau 3 tahun mendatang.

"Dibangun dulu, dilaksanakan, tapi mungkin hasilnya (penerapan) masih di tahun-tahun mendatang," tutur Awalil.

Awalil menerangkan, manfaat utama yang diharapkan ketika pemerintah menerapkan coretax adalah peningkatan tax ratio atau rasio perpajakan. Ini bisa didapatkan apabila kepatuhan sukarela dari wajib pajak meningkat.

Untuk meraih hal tersebut, sistem perpajakan canggih seperti coretax diharapkan bisa membuat biaya kepatuhan (cost of compliance) wajib pajak menurun.

Kemudian, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta memperkecil risiko terjadinya fraud atau penipuan pajak.

Empat Fokus
Awalil juga mencatat, sedikitnya ada 4 fokus pembangunan dan manfaat coretax untuk wajib pajak. Pertama, otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.

Kedua, transparansi akun wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dapat melihat seluruh transaksi. Ini mempermudah wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (omni channel), dan dapat dimonitor secara real time oleh wajib pajak.

Baca Juga: DJP Dan DPR Sepakat Jalankan Coretax Dan Sistem Pajak Lama Bersamaan

Keempat, coretax bertujuan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko melalui penerapan compliance risk management (CRM). Ini bakal lebih berkeadilan bagi wajib pajak.

Dengan coretax yang sedemikian canggih ini, seharusnya manfaat yang diharapkan tadi bisa dicapai. Dengan demikian, kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat, dan mampu mengerek tax ratio.

Namun, implementasi coretax yang cenderung buru-buru dan belum sempurna seperti sekarang, Awalil melihat, DJP perlu memperbaiki sistem terus menerus dan tata pelaksanaannya.

"Kalau 2026-2027, mau tidak mau saya harus mengakui cortex itu andalan, dan berharap perekonomian kita bisa pulih," harap Awalil.