Pemprov Sulteng Harapkan Investor Garap Industri Pakan Ikan

PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengupayakan untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, khususnya budi daya udang vaname sebagai penggerak ekonomi berbasis potensi lokal. Untuk mempercepat pengembangan sektor tersebut, Pemprov Sulteng akan membentuk Satgas Berani Tangkap Banyak. 

Namun, karena belum adanya industri pakan ikan, Pemprov Sulteng membuka kesempatan buat investor yang ingin berinvestasi di industri itu.

"Potensi laut kami sangat besar. Jika dimanfaatkan secara maksimal, ini bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Rabu (11/6).

Hal tersebut juga telah dibahas dalam rapat pembahasan peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan di Sulteng. Satuan tugas khusus tersebut bertujuan untuk mempercepat realisasi investasi di bidang sektor kelautan dan perikanan, khususnya budi daya udang vaname.

Satgas ini, kata dia, bertugas mengawal dan mempercepat proses investasi, serta memastikan terjalinnya sinergi antara pemerintah, investor, pelaku usaha lokal, dan masyarakat.

Dikutip dari Antara, Satgas Berani Tangkap Banyak merupakan satu dari program Sembilan Berani yang bertujuan untuk meningkatkan hasil perikanan di Sulteng. 

Gubernur juga mendorong penyusunan blueprint investasi tambak udang yang komprehensif, sebagai peta jalan pengembangan sektor budidaya perikanan berkelanjutan di Sulteng.

Baca juga: Polda Sulteng Perpanjang Tugas Satgas Madago  

Di sisi lain, dia mengakui masih adanya sejumlah tantangan, salah satunya ketiadaan industri pakan perikanan di wilayah ini.

“Saat ini kita belum memiliki industri pakan sendiri. Ini menjadi hambatan dalam membangun ekosistem budi daya yang kuat," ujarnya.

Untuk itu, ia menambahkan bahwa Pemprov Sulteng juga membuka peluang bagi investor yang ingin membangun industri pakan di Sulteng.

Kucuran Kredit
Di kesempatan berbeda, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur.

"Kredit itu didominasi usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa.

Tornanda merinci penerima kredit. Ada kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,59 triliun untuk 32.337 debitur dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp256,61 miliar untuk 44.919 debitur. 

Sementara itu, penyaluran terbesar terdapat pada usaha budi daya 32,86% , penangkapan 30,35%, dan perdagangan hasil perikanan 22,67%. Kemudian diikuti jasa perikanan 6,89%, pengolahan hasil perikanan 2,48%, dan pergaraman 0,37%.

Ia menuturkan dibandingkan periode yang sama 2024 jumlah debitur meningkat 13,46%, meskipun nilai kredit mengalami perlambatan sebesar 7,85%.

"Penyaluran kredit yang didominasi oleh usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan menunjukkan bahwa usaha ini menjadi tulang punggung ekonomi kelautan dan perikanan," ujarnya.

Baca juga: 77 Ribu Pelaku Usaha Perikanan Terima Kredit Rp1,85 T

Ia merincikan pula asal kredit. Kontribusi terbesar berasal dari BRI (Rp1,17 triliun untuk 28.397 debitur), disusul Mandiri (Rp183,59 miliar), BSI (Rp427 miliar), dan BNI (Rp46,89 miliar).

Di sektor ultramikro, PT PNM menjadi penyalur dominan dengan Rp248 miliar untuk 45.196 debitur, PT Pegadaian (Rp3,42 miliar), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp319 juta.

Ia juga menekankan KUR menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP, seperti pada program Kampung Nelayan/Budi Daya Merah Putih. 

"Dengan skema pembiayaan yang tepat dan terintegrasi, transformasi ekonomi biru dapat lebih cepat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan," tegasnya.

Skema pembiayaan tersebut juga membuka ruang bagi usaha pendukung seperti pembuatan pakan ikan, guna mendorong efisiensi dan produktivitas di seluruh rantai pasok perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ketersediaan akses pembiayaan yang merata dan inklusif merupakan kunci untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan. 

Menurutnya, pembiayaan yang merata dan inklusif bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga dalam memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.