Pemesanan KRL Ke INKA Dalam Timing Yang Kurang Pas

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menilai investasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui PT Kereta Commuter Indonesia untuk pengadaan sarana KRL ke PT INKA dilakukan dalam waktu yang kurang tepat.

Menurutnya, pemesanan KRL ke PT INKA senilai Rp6,06 triliun itu dilakukan ketika kondisinya sudah benar-benar kekurangan sarana KRL, apalagi ada larangan impor KRL bekas dari Jepang tahun lalu.

Rencananya, KAI Commuter memesan sarana KRL ke INKA pada 2020 silam, tetapi dibatalkan karena ada pandemi covid-19. Lalu, program impor KRL bekas dari Jepang tak mendapat lampu hijau, sehingga pemesanan ke INKA baru dapat dilakukan pada 2023 lalu.

"Seharusnya impor KRL bukan barang baru, tapi dilarang. Akhirnya beli baru dari INKA di 2023," jelas Deddy kepada Validnews, Jumat (9/2).

Menurutnya, salah satu kekurangan KRL produksi INKA ialah masih banyaknya komponen yang diimpor, baru kemudian dirakit di dalam negeri. Hal tersebut menjadi musabab produksi KRL oleh INKA memakan waktu yang cukup lama.

"Kekurangan INKA ini mayoritasnya impor, jadi hanya dirakit di dalam negeri," tambah dia.

Baca Juga: Impor KRL Akhirnya Dari Tiongkok, Luhut Angkat Bicara

Meski dilakukan dalam timing yang kurang pas, Deddy menilai pengadaan KRL baik baru maupun peremajaan sarana ke PT INKA merupakan langkah yang tepat.

Jika di moda angkutan darat, dia menyamakan PT INKA seperti karoseri yang seharusnya bisa memproduksi sarana KRL dengan standar desain yang baik.

"Tapi kalau dibandingkan dengan China ya tidak bisa karena pengalaman membuat LRT Jabodebek itu mayoritas komponen KRL impor dari China, tentunya negara produsen yang lebih unggul," katanya.

Namun demikian, Deddy tak menampik kemungkinan ke depannya pemenuhan sarana KRL seluruhnya dipasok dari produksi yang dilakukan oleh PT INKA.

"Bisa saja INKA bisa buat KRL sendiri bila modal dan SDM mencukupi," tutur Deddy.

Sebagai informasi, KAI Commuter telah melakukan kerja sama pengadaan sarana KRL per 2023 dan 2024. Kerja sama itu terdiri dari pemesanan sarana KRL dan retrofit ke INKA, serta impor KRL baru dengan total pengadaan mencapai 38 trainset.

Dari situ, lebih dari 92% atau sebanyak 35 trainset dari total pengadaan sarana KRL dikerjasamakan dengan perusahaan pelat merah PT INKA (Persero) dengan nilai total investasi mencapai Rp6,06 triliun.

"Dalam proses pengadaan tersebut KAI Commuter melakukan kerjasama pengadaan sarana KRL baru dan pengadaan Sarana KRL Retrofit," ujar Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba lewat siaran pers, Kamis (8/2).

Dalam kerjasama dengan PT INKA, terdapat pengadaan 16 sarana KRL baru dengan total investasi hampir sebesar Rp 3,83 triliun dan pengadaan 19 rangkaian sarana KRL retrofit yang memakan biaya sebesar Rp2,23 triliun.

Pengadaan Impor
Sementara untuk impor, KAI Commuter bekerja sama dengan CRRC Sifang Co., Ltd. dalam rangka pengadaan 3 trainset senilai Rp783 miliar.

Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan bahwa pada Kontrak Pengadaan Sarana KRL Baru ini, KAI Commuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V.

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024-2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ucap Asdo lewat keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Intip Trik KCI Sulap Kereta KRL Lama Jadi Serasa Baru

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengungkapkan terlaksananya impor KRL dari Tiongkok itu merupakan upaya memenuhi kebutuhan sembari menunggu produksi KRL oleh PT INKA di Jawa Timur.

"Itu sudah pernah dirapatin, supaya bridging saja dulu 3 trainset sambil kita bangun yang di INKA," ucap Luhut saat ditemui di Kantor Kemenkomarves, Rabu (7/2).

Menteri Luhut pun menegaskan ke depan pemerintah akan memprioritaskan gerbong-gerbong KRL yang beroperasi merupakan produksi dari INKA. Andai pun terpaksa mendatangkan dari luar negeri, pemerintah takkan membuka jalan bagi impor KRL bekas.

"Kita inginnya buatan dalam negeri. Buat apa kita impor bekas, kalau impor yang jadi sekalian. Tapi, 3 trainset ini bridging aja untuk membangun yang di dalam negeri," tandasnya.