Pemerintah Tambah Dua Program Anyar Masuk PSN 2024

JAKARTA - Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengonfirmasi, pemerintah sepakat memasukan dua program baru ke dalam target Proyek Strategis Nasional (PSN) di 2024. Dengan demikian, jumlah PSN yang diharapkan dapat rampung di tahun ini mencapai 16 PSN. 

Susi menjabarkan, kedua PSN tambahan tersebut berbentuk program yang diusulkan masuk ke dalam PSN 2024. Yakni, program teknologi transaksi nirsentuh tanpa kartu di Jalan Tol atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dan Holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) ‘InJourney’.

“Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua (PSN) lagi, jadi total ada 16 proyek dan program,” katanya menjawab wartawan saat ditemui di sela-sela Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN, Jakarta, Selasa (14/5). 

Info saja, MLFF merupakan bentuk inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan menerapkan teknologi. MLFF sendiri berkonsep sistem jalan tol cerdas (intelligent toll road system/ITRS) yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0.

Sementara itu, InJourney merupakan ekosistem pariwisata multisektor terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara yang resmi dibentuk pada Oktober 2021. Dengan memberikan layanan bandar udara dan kargo, destinasi pariwisata, hotel hingga manajemen ritel produk serta industri kreatif.

“MLFF untuk jalan tol, biar enggak perlu petugas, langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN tambahan baru. Satu lagi, InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk proyek baru,” jelasnya. 

Baca Juga: Soal Program Jargas, Infrastruktur Jadi PR Besar Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui sebanyak 14 PSN baru di 2024 pada pertengahan Maret lalu. Pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah, yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. 

Sebanyak 14 PSN tersebut mencakup pengembangan di berbagai sektor seperti delapan Kawasan Industri, dua Kawasan Pariwisata, dua Jalan Tol, satu Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta satu Proyek Migas Lepas Pantai.

Sejauh ini, Sesmenko Susi juga mengatakan, sebanyak 16 PSN tahun ini juga sudah masuk di tahap kostruksi. Nantinya, pemerintah akan melaporkan seluruh perkembangan PSN kepada presiden pada Juni mendatang. 

Selain PSN, pemerintah juga mewanti seluruh pemangku kepentingan juga memperhatikan progres KEK di waktu yang sama. Paling tidak, proyek-proyek strategis tersebut mesti sudah berhasil melewati tiga kriteria.

Pertama, proyek PSN sudah masuk tahapan groundbreaking atau pembangunan fisik. Kedua, progres PSN sudah masuk proses pemenuhan pembiayaan atau financial closing. Ketiga, capaian penyelesaian proyek atas lahan dan perizinan PSN. 

“Saya selalu bilang, PSN dan KEK itu akan dievaluasi sampai akhir Juni… Kalau sudah lewati tiga (kriteria) ini berarti nanti lanjut, kalau tidak, kita cabut,” tegasnya.

Investasi PSN
Dalam kesempatan sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum memberikan kisi-kisi besaran nilai investasi ke-16 PSN baru 2024. Namun yang jelas, berbagai proyek PSN ini tidak akan menggunakan dana APBN seluruhnya. 

“Kalau tidak pakai APBN, berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, kemudian fasilitas terkait lahan, kemudian fasilitas agar pembiayaan bisa lebih cepat,” jabar Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.

Ditanya mengenai ketersediaan insentif untuk menstimulasi progres sejumlah PSN tersebut, Airlangga menyebut, pemerintah kebanyakan akan memberikan kemudahan dalam bentuk memperoleh tanah dan perizinan. 

Dirinya pun menyebut tidak akan ada insentif percepatan agar PSN segera mendapat pembiayaan (financial closing).

Baca Juga: PLN: PLTS Terapung Cirata Tekan Emisi Karbon 214 Ribu Ton Per Tahun

“PSN itu sudah insentif, jadi tidak dobel insentif. Dan yang namanya financial closing silahkan di-close (didapatkan),” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong mengatakan, pihaknya akan mendukung kelancaran progres PSN lewat dukungan penyediaan lahan serta percepatan persetujuan lingkungannya. Upaya ini akan ditempuh lewat pembentukan sejumlah kebijakan yang diperlukan.

Seperti, PermenKLHK 136/2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha. Atau pendelegasian persetujuan lingkungan kepada gubernur, bupati dan walikota.

Lalu, PermenKLHK 137/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup KLHK. Atau pengelolaan perizinan KEK dan lain-lain kepada gubernur, bupati dan walikota.

“Itu dukungan KLHK dalam percepatan PSN,” ucap Alue.