Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Jangka Pendek-Menengah Hadapi Gejolak Global

JAKARTA - Pemerintah optimistis mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap sekitar 5% di 2025. Optimisme ini tetap dipatok di tengah perekonomian global yang menantang, seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan.

Target mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi nasional yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta penguatan berbagai langkah strategis lainnya.

"Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jakarta, dikutip Jumat (16/5).

Seperti diketahui, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dibuka dengan torehan 'muram'. Ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 hanya mencapai 4,87% (yoy), terhitung cenderung melambat dibanding periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi RI Rata-Rata 4,8% Hingga 2027

Dalam jangka pendek, pemerintah telah menyiapkan sejumlah hal. Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Caranya, dengan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal. Kemudian, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan," jelasnya.

"(Lalu), stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu; dan mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal," ujarnya.

Kedua, pemerintah juga akan meningkatkan kemudahan berusaha. Yakni dengan pelaksanaan instruktur Presiden mengenai deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha; dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).

Ketiga, pemerintah akan melakukan penguatan pembiayaan sektor produktif. Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar; implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis; serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Keempat, memperluas akses pasar ekspor, "Dengan percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP; penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS; serta dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor," sebutnya.

Kelima, kebijakan deregulasi. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. 

Pemerintah berharap, paket kebijakan yang akan segera diumumkan ini dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri.

"Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD," kata Haryo.

Kebijakan Jangka Menengah
Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan jangka menengah. Pertama, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, dengan pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga. 

Kemudian, memperkuat rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya; dan pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif.

Baca Juga: BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2025 Pada Titik Tengah Kisaran 4,7-5,5%

Kedua, transformasi ekonomi digital. Caranya, mengembangkan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia; peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional; dan akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.

Ketiga, transisi energi dan ekonomi hijau, terdiri dari pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan; pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya; serta implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar US$499 juta dari AZEC.

Pemerintah menyadari butuh kerja sama dengan swasta maupun masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

“Dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan,” pungkas Haryo.