Pemerintah Salurkan KUR Rp96,75 T Per 16 Mei, Berdayakan 1,7 Juta UMKM

LOMBOK - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan melaporkan, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp96,75 triliun kepada 1,7 juta debitur per 16 Mei 2025.

Secara kualitas, KUR yang disalurkan tercatat memiliki kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) nasional sebesar 2,03%. Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya terus meningkatkan porsi penyaluran KUR di sektor produktif.

"Pada posisi 30 April 2025, porsi penyaluran KUR kepada sektor produktif sebesar 59,4%. Hal ini menjadi bentuk nyata pemerintah dalam mendukung peningkatan usaha di sektor produktif, termasuk sektor perikanan dan sektor pariwisata,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (22/5).

Baca Juga: Penyaluran KUR Sektor Produksi Tahun Lalu Gagal Capai Target

Pada posisi Maret 2025, jumlah debitur baru yang mengakses KUR sebanyak 544.298 debitur KUR dan jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas sebanyak 293.082 debitur KUR.

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan, penyaluran KUR di sektor perikanan sebanyak Rp1,49 triliun. Sementara penyaluran KUR di sektor pariwisata sebanyak Rp5,84 triliun, yang terdiri dari sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta transportasi, pergudangan dan komunikasi.

“Untuk mendukung usaha produktif, termasuk di sektor perikanan, penyaluran KUR memberikan kelonggaran berupa pemberian akses KUR berulang sebanyak empat kali untuk skema KUR Mikro dan KUR Kecil,” ujar Deputi Ferry.

Dalam perjalanan hampir mencapai 10 tahun, penyaluran KUR skema subsidi bunga merupakan komitmen nyata pemerintah untuk terus memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah kepada para pelaku usaha di sektor produktif.

"Peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR juga terus dilakukan agar program ini memberikan multiplier effect yang lebih luas untuk perekonomian nasional, serta dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pelaku usaha produktif, agar dapat terus meningkatkan kapasitas usahanya dalam menghadapi berbagai tantangan," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Deputi Ferry juga mengunjungi dan berdialog dengan 50 debitur KUR binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Desa Wisata Sade, Kabupaten Lombok Tengah. 

Pada kegiatan dialog tersebut, Ferry ingin mendengar masukan dan kebutuhan dari para debitur agar program KUR dapat bermanfaat yang lebih luas lagi kepada lebih banyak warga setempat.

KUR untuk Lombok NTB
Sementara itu, Kepala Desa Wisata Sade Ahmad Syafi’i mengatakan, KUR sangat bermanfaat bagi kelompok usaha di desanya. 

Pihaknya berencana, pembiayaan KUR tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan kuliner di Desa Wisata Sade ke depannya. Sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat menikmati sajian kuliner sambil menikmati pengalaman wisata di Desa Sade.

Baca Juga: BRI: Pinjaman KUR Sampai Rp100 Juta Tidak Perlu Agunan

Menanggapi itu, Ferry menjelaskan, pemerintah telah menyediakan beberapa skema KUR yang bisa dimanfaatkan. Seperti KUR Super Mikro dengan plafon sampai Rp10 juta, KUR Mikro dengan plafon lebih dari Rp10 juta sampai Rp100 juta, dan KUR Kecil dengan plafon lebih dari Rp100 juta sampai Rp500 juta.

“Pengembangan usaha, termasuk pembangunan kawasan kuliner di Desa Wisata Sade, dapat dilakukan dengan mengakses KUR... Silahkan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya,” ucap Ferry.

Sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dalam penyaluran KUR, BRI memberikan beberapa fasilitas pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha di Desa Wisata Sade seperti KUR. 

Selain itu, BRI juga mendorong digitalisasi pembayaran non tunai di Desa Wisata Sade melalui penyediaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Turut hadir pada kegiatan ini, antara lain Assistant Vice President, Micro Sales Management Group BRI, Manager Regional Office BRI Wilayah Denpasar, serta Pimpinan Cabang BRI Mataram.