Pemerintah Jamin PSN Akan Dilanjutkan Presiden Baru

JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dilanjutkan pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia menegaskan, PSN sebagai program prioritas pemerintah akan terus berjalan.

Presiden Jokowi mengarahkan jajaran kabinet, sebutnya, untuk menyusun daftar PSN yang bisa diselesaikan di 2024. Sementara yang dilanjutkan di periode berikutnya adalah PSN yang tidak membutuhkan APBN.

“Bahwa proyek pembangunan (PSN) yang dalam konstruksi terus berjalan. Prinsip Pak Presiden adalah tidak membebani pemerintah berikutnya," katanya menjawab wartawan usai menghadiri Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam paparannya, Airlangga menjabarkan, setidaknya ada 41 PSN senilai Rp554 triliun yang pemerintah estimasikan selesai di 2024 ini. Adapun, pemerintah juga mengidentifikasi perlunya penyelesaian masalah perizinan, isu kehutanan, penyedian lahan, pembiayaan, hingga konstruksi.

“Pak Presiden minta masalah (PSN) penyediaan lahan, pelepasan kawasan hutan, perizinan pihak ketiga, alokasi anggaran, dan percepatan perizinan (dicari jalan keluarnya),” ucapnya. 

Pemerintah menyadari isu perizinan dan penyiapan butuh dukungan fasilitasi percepatan perizinan dan koordinasi dengan K/L teknis terkait. Seperti izin KKPR, KKPRL, AMDAL, penyesuaian RTRW, dan Penetapan Lokasi.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Dua Program Anyar Masuk PSN 2024

Kemudian, isu kehutanan butuh dukungan fasilitasi percepatan izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan, dan tumpang tindih Kawasan hutan. Lalu, isu pengadaan lahan butuh percepatan pengadaan lahan seperti pembiayaan pengadaan tanah, Tanah kas Desa, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Tanah Wakaf, dan tanah instansi (BMN/D, BUMN/D).

Selanjutnya, isu pembiayaan membutuhkan dukungan fasilitasi koordinasi dengan K/L teknis terkait. Yakni, kapasitas keuangan kontraktor, percepatan financial close, dan pemberian government guarantee untuk proyek KPBU.

Adapun isu konstruksi membutuhkan dukungan fasilitasi percepatan proses konstruksi. Mencakup izin pembebasan bea masuk (masterlist) impor peralatan konstruksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

“Di rapat (PSN) lalu, kita sepakati 16 PSN baru yang tidak membutuhkan APBN, prioritas pemerintah, dampak signifkan, bernilai tambah tinggi, investasi tidak kecil, readiness criteria, dan perencanaan pembangunan yang jelas,” urainya. 

Airlangga kembali menekankan, hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN, yang selanjutnya dapat menjadi masukan untuk agenda pembangunan dalam Pemerintahan ke depan.

“Oleh karena itu, saya berharap dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar PSN dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana target yang telah ditetapkan,” sebutnya.

Capaian PSN RI
Kemenko Ekonomi mencatat, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, pemerintah berfokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan PSN. Pembangunan mencakup beberapa sektor seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri. 

Secara kumulatif sejak 2016, sebanyak 198 proyek telah selesai; sekitar 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian; serta 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi. Realisasi investasi PSN selesai secara nasional dapat menyentuh Rp1.614 triliun

Dari proyek tersebut, diestimasi memberikan dampak output pada perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional. Pembangunan PSN juga menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang.

Baca Juga: Menhub: 82% Proyek Strategis Nasional Transportasi Rampung

Selain sejumlah sektor tersebut, pemerintah juga memahami peran vital komoditas critical minerals dalam mendukung transisi dan ketahanan energi. Antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai. 

Untuk itu, secara khusus pada sektor pengolahan mineral, pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN. Yang di antaranya 9 smelter fasilitas pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun, dan 4 smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai 3 juta ton per tahun.