Pemerintah Godok Ulang Insentif Buat ASN Pionir IKN

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemerintah tengah menggodok ulang insentif pionir untuk ASN yang akan pindah pertama kali ke IKN. Pemerintah menyebut, kebijakan ini ditempuh untuk mengakomodasi kebutuhan baru.

“Karena ada persepsi (insentif pionir ASN) yang berbeda dengan konsep yang lama, disesuaikan dengan konsep yang baru,” katanya ketika ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7).

Ia menjamin, penyesuaian kebijakan yang dilakukan tidak akan membuat ASN yang nantinya pindah ke IKN insentifnya menjadi hangus. Misalnya, pada rencana awal, insentif ASN akan diberikan berupa apartment sharing sebagai hunian bagi ASN di bawah Eselon I.

Namun presiden meminta, agar kebijakan hunian itu tidak diimplementasi secara berbagi atau sharing. Dengan demikian, ASN di bawah Eselon I yang sudah menikah bisa memiliki apartemen sendiri. Pemerintah juga mengaku sedang merumuskan insentif yang lain.

“Sehingga ketika mereka pindah ke sana bisa tenang, karena kalau sharing nanti dengan keluarga, pasti ingin pulang (misal) akhir pekan atau sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka (dapat) satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, (jadi) akan lebih tenang dan dia bisa lebih damai,” paparnya. 

Baca Juga: Bujuk ASN Ke IKN, Jokowi Siapkan Rumah Dinas Dan Aneka Tunjangan

Adapun soal banyaknya ASN yang akan pindah, Anas menyampaikan bakal disesuaikan dengan kesiapan hunian. Berdasarkan skenario, jika dilakukan via sharing apartemen akan ada sebanyak 3.200 ASN yang pindah, namun jika tidak menggunakan sharing apartemen akan ada sebanyak 1.700 ASN yang akan pindah.

Karena itu, pihaknya juga tengah menyisir berapa banyak jumlah ASN dengan status menikah yang akan pindah ke IKN dan kategori lainnya. “Insentifnya, berarti mereka akan dapat apartemen yang dekat sekali dengan pusat pemerintah dan cukup luas,” bebernya.

Dirinya juga menjamin, perwakilan dari masing-masing Kementerian/Lembaga akan pindah secara bersama-sama ke IKN. Pemerintah juga tidak jadi menggunakan skema K/L tertentu untuk pindah pertama, baru menyusul K/L yang lain.

Hanya saja, proses pindah perwakilan tersebut akan cenderung berbeda-beda di tingkat eselon di setiap K/L. “Yang beda eselon I-nya (K/L) ini dulu, eselon II-nya ini dulu. Sudah kita bagi by name, by address, tinggal nunggu kesiapannya di IKN, huniannya,” jelasnya.

Anggaran Pembangunan IKN
Pada kesempatan sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan belum berencana merevisi anggaran untuk pembangunan IKN ke depan. Dengan demikian, anggaran pembangunan IKN masih menggunakan skema yang relatif sama. 

Dirinya pun mengamini, saat ini proyek tersebut sudah makan anggaran sekitar Rp80 triliun lebih. Adapun jika menilik komitmen pembiayaan APBN untuk IKN sebesar 20% atau sekitar Rp93,2 triliun, maka anggaran pembangunan IKN yang tersisa tinggal Rp13,2 triliun.

Sebelumnya, situs resmi IKN di awal sempat merilis rincian kebutuhan anggaran pembangunan IKN secara keseluruhan mencapai Rp466 triliun. Namun data dalam situs resmi tersebut kini telah dihapus.

“Sementara ini belum ada, jadi (anggaran pembangunan IKN) tetap masih berjalan. Cuma ke depan akan lebih banyak dibuka kesempatan investasi dari sektor non-publik,” urai Suharso.

Baca Juga: Pemerintah Masih Hitung Besaran Insentif ASN Yang Pindah Ke IKN

Pemerintah pun berharap, akan ada lebih banyak investor lokal maupun asing yang akan mendaratkan modalnya ke IKN. Apalagi Presiden Jokowi, dia sebut, sudah memegang janji sejumlah investor asing untuk memodali pembangunan IKN.

Karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan kesungguhan konkret dalam pembangunan IKN, untuk makin meyakinkan para investor tersebut.

“Mudah-mudahan mereka (investor-investor asing) juga segera masuk investasi untuk yang lain. Tetapi yang terkait dengan kepentingan birokrasi, mudah-mudahan semuanya sudah bisa kita selesaikan secara bertahap dengan kemampuan kita,” ucapnya.

Soal sisa anggaran pembangunan, Suharso juga optimistis masih cukup untuk pembangunan infrastruktur dasar. Terlebih, banyak dari pembangunan dasar sudah digeber pemerintah di sepanjang tahun ini. 

Pembangunan yang lain, pemerintah berencana akan kerjasamakan dengan para investor lain. “Yang berikutnya, adalah pembangunan di kawasan yang lain, nah itu kita akan lebih banyak mengundang para investor. (Pembangunan gedung DPR) belum, itu secara bertahap,” sebutnya.