Bujuk ASN Ke IKN, Jokowi Siapkan Rumah Dinas Dan Aneka Tunjangan

JAKARTA – Kegamangan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam melanda sebagian Aparatur Sipil negara (ASN) beberapa tahun belakangan. Presiden RI Joko Widodo pun menyadari hal itu.

"Mengenai IKN, berkaitan dengan perpindahan. Artinya, bapak ibu sekalian. Saya dengar ada yang senang, ada yang enggak senang," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa (3/10).

Karena itu, untuk membujuk dan mengurangi kegamangan tersebut, Jokwi menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas untuk para ASN di IKN. Mulai dari rumah dinas, biaya pindah, hingga tunjangan khusus untuk ASN yang akan pindah ke IKN.
 
Menurut Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau kondisi alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN. "Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," ujarnya.
 
Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56% penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.
 
Sebanyak 58% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut. Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia-sentris.

Jiwa Pionir
Untuk memulai IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur. Di sisi lain, dia juga mengakui pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.
 
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit, kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, sebelumnya sudah menyiapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) aparatur sipil negara (ASN) pionir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"(Skemanya) sedang disiapkan, skema itu kemungkinan hampir sama dengan skema KPR biasa, namun pada intinya bagaimana dapat terjangkau," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam acara peluncuran Tapera Mobile di Jakarta, Rabu

Herry menambahkan, keterjangkauan menjadi kata kunci dalam usulan skema KPR ASN Pionir di IKN. m"Untuk bentuknya sedang digodok oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan," katanya.
 
Tujuan dari skema tersebut agar para ASN yang bermukim di sana mampu membeli rumah di IKN, karena pemerintah akan melakukan pemindahan ASN secara bertahap dari Jakarta ke IKN.
 
"Dengan demikian para ASN yang akan pindah ke IKN ini seyogyanya mampu membeli rumah di sana, karena mereka akan tinggal dan bekerja di situ," kata Herry.
 
Dari sisi hunian, melalui skema KPR ASN Pionir di IKN diharapkan bukanlah hunian yang biasa saja, sehingga para ASN yang pindah ke IKN berminat untuk berinvestasi pada hunian di sana. Skema KPR ASN Pionir di IKN nantinya disediakan bagi ASN yang pindah ke IKN. Tipologi hunian adalah low rise building dengan luas bangunan minimal 70 m2.
 
Skema yang diusulkan yakni dua skema di mana skema pertama adalah staircasing kepemilikan secara bertahap. Sedangkan skema kedua yakni subsidi selisih bunga yang diperoleh dari hasil investasi dana abadi khusus untuk pembiayaan ASN.

16 Ribu ASN
Sebagaimana diketahui, periode 2022-2024 merupakan pemindahan tahap awal ke IKN Nusantara, melakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR dan perumahan, juga pemindahan ASN tahap awal.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sendiri sudah menyebutkan, sekitar 16 ribu aparatur sipil negara (ASN), yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sudah dipastikan dalam rapat terbatas, totalnya ada 16 ribu. 11 ribuan untuk ASN dan sisanya dari TNI dan Polri," katanya Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu.
 
Dia menjelaskan khusus untuk IKN, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mempunyai persiapan secara khusus, termasuk sudah dilakukan penilaian (asesmen), berapa yang akan pindah ke IKN dan siapa saja.
 
"Dalam revisi UU ASN telah dibuka kemungkinan, untuk eselon II, dapat diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tetapi masih terbatas untuk pemerintah pusat dan IKN," jelasnya.
 
Dia menegaskan, tenaga-tenaga yang diperlukan di eselon II dalam rangka percepatan, telah diantisipasi dan RUU ASN. Penilaian oleh pemerintah melalui Kementerian PANRN dan BKN.
 "Persiapan dan sudah 90%," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2023.

"Pemerintah menetapkan 572.496 formasi ASN dari 1.030.751 formasi kebutuhan ASN di tahun 2023," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 di Jakarta, Kamis.
 
Dia menjelaskan, jumlah tersebut untuk formasi pada 72 instansi pemerintah pusat atau sebanyak 78.862 Aparatur Sipil Negara (ASN). Rinciannya, sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Selanjutnya, untuk pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN, dengan rincian sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.