Pemerintah Gelar Operasi Pasar Mulai 24 Februari

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan operasi pasar dalam rangka gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilitas komoditas harga pangan menyambut Ramadan dimulai pada 24 Februari 2025.

"Mulai 24 Februari sampai akhir Maret 2025, pemerintah akan gotong royong bersama BUMN dan swasta akan menggelar operasi pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar," kata Arief di Jakarta, Jumat (21/2), dikutip dari Antara.

Arief menyampaikan pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk gerakan pangan murah yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadan.

"Bapak Mentan (Menteri Pertanian) sudah menyampaikan bahwa perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan," ujarnya.

Arief menuturkan rencana tersebut telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Rabu (19/2), dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, BUMN pangan, hingga asosiasi di sektor pangan.

"Nanti harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah HET (harga eceran tertinggi). Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah," tuturnya.

Unsur-unsur yang terlibat dalam GPM antara lain dinas pangan, dinas perdagangan, dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.

Baca Juga: PT Pos Indonesia Bakal Operasi Pasar Sambut Ramadan dan Idulfitri

Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia.

Selain itu juga akan didukung oleh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadan tahun ini.

Untuk minyak goreng Minyakita total sebanyak 70 ribu kiloliter dengan pembagian Bulog 50 ribu kiloliter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan dimasifkan oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton. Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia.

Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah Minyakita 70 ribu kiloliter.

Untuk pengawasan, tambah Arief, Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan agar harga pangan dalam operasi pasar tersebut dapat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

"Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama," imbuh Arief.

Pangan Terjangkau
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2) mengatakan, lewat operasi pasar diharapkan masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga terjangkau selama Ramadan-Lebaran 2025.

"Presiden ingin bring down the price. Harus lebih murah dari tahun lalu dan beberapa item harus lebih murah dari Malaysia," ujarnya.

Mulai pekan ini, operasi pasar telah digelar di sekitar 500 titik. Sudaryono menargetkan pada awal bulan puasa, operasi pasar bisa meluas hingga 4.000 titik di penjuru Tanah Air.

Baca Juga: Pemerintah Akan Segel Pedagang Pangan Jual di Atas HET

"Kita bisa lakukan operasi pasar beras, minyak goreng, gula pasir, bawah merah, bawang putih kemudian ya sembako. Daging beku termasuk. Tentunya tata niaga daging dan lain-lain tetap jalan," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden meminta para pelaku usaha pangan pokok menjual komoditasnya sesuai harga eceren tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah. Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga itu akan ditindak Satuan Tugas Pangan Polri.

Sudaryono mengingatkan para pengusaha jangan mengambil untung berlebihan sehingga merugikan masyarakat. "Pengusahanya boleh untung, tapi untungnya jangan sampai jor-joran terus kemudian di masyarakat yang dirugikan. Itu saja intinya," pungkasnya.