Pemerintah Bangun Ekosistem Dukung Perkembangan Startup

SURAKARTA - Pemerintah tengah membangun ekosistem yang mendukung perkembangan startup, termasuk menambah jumlah UMKM di dalam negeri.

"Kita tahu Indonesia memiliki 2.600 startup, kita nomor enam (nomor enam terbanyak di dunia). Tapi kan kita perlu ada percepatan supaya startup betul-betul lahir jadi pebisnis-pebisnis yang tangguh baik di dalam negeri maupun luar," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 di Solo Technopark (STP), Jumat (11/8), seperti dilansir Antara.

Oleh karena itu, menurut dia, mulai dari sistem pembiayaan, inkubator, hingga kebijakan pemerintah di bidang perdagangan harus diintegrasikan. Apalagi, pemerintah menargetkan penambahan wirausaha baru dari 3,47% menjadi 3,95%.

"Kira-kira harus nambah sejuta enterpreneur baru. Ini bagian dari roadmap (peta jalan) kami menyiapkan negara maju, karena negara maju minimum 4%. Eksisting sekarang (negara maju) rata-rata 12%," katanya.

Terkait dengan inkubator, pihaknya bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru. Dengan demikian, diharapkan produk yang diciptakan oleh para enterpreneur lebih berkualitas.

"Jangan buat produk sama karena sama saja membunuh investor lama. Harus buat sesuatu baru," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ada sembilan juta lapangan kerja yang akan diciptakan pada sepuluh tahun ke depan dari talenta-talenta digital yang diperlukan oleh ekosistem startup.

"Kami akan terus siapkan ini, karena sekarang bagaimana transformasi digital ini akan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Banyak sekali kebutuhan kita sehari-hari yang masih belum memberdayakan UMKM kita. Kalau UMKM kita sudah terdigitalisasi maka akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Baca Juga: Startup Indonesia Dinilai Terus Tumbuh Saat Tech Winter

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan akan membantu menjaga lalu lintas di sisi konektivitas.

"Kalau kita ngomong ekosistem digital maka pertama kali yang harus kita pikirkan adalah infrastruktur digitalnya. Kita bicara digital kalau infrastrukturnya nggak ada ya nggak akan bisa jalan," katanya.

Apalagi penelitian Google menyatakan bahwa peningkatan 10% kecepatan internet akan memberi kontribusi 1% bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Bersaing dengan kawasan ASEAN saja kita tertinggal, bisa dibayangkan. Nanti ngomong ekosistem digital tapi kecepatan internetnya masalah itu problem sendiri, tapi itu pekerjaan kami. Yang pasti bahwa infrastruktur digital memegang peranan kunci untuk mendukung ekosistem digital," katanya.

Menambahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya juga membuka akses melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra untuk mengurangi hambatan ekspor. Saat ini, Kemendag sudah menyelesaikan 30 perjanjian dagang, di antaranya dengan ASEAN dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Kemendag juga terus membuka pasar non-tradisional, misalnya dengan India dan Pakistan.

"Kemendag juga membuat 'toll way' karena kalau tidak dilakukan, hambatan ekspornya akan banyak. 

Misalnya, kalau kirim sepatu ke Uni Eropa kena pajak 9%, kalau kirim makanan kena pajak 20%," jelas Zulkifli Hasan. 

Baca Juga:  Industri Telekomunikasi Sebagai Pendukung Startup

Ia juga mengungkapkan, untuk dalam negeri, Kemendag telah mengembangkan ekosistem dengan membangun kolaborasi empat pilar, yakni UMKM, lokapasar (marketplace), ritel modern, dan lembaga pembiayaan. 

Lokapasar dapat bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan lokapasar untuk UMKM. 

Sedangkan ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dapat semakin luas, diantaranya diwujudkan melalui ritel-ritel modern yang memasok produk-produk UMKM lokal khas dari suatu daerah. Sedangkan, lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.

"Marketplace dapat bekerja sama dengan UMKM dengan memberikan pelatihan, misalnya pemasaran digital dan kemasan. Keduanya saling membutuhkan marketplace mendapatkan penyuplai sedangkan UMKM pasar melalui marketplace. Sementara ritel modern akan mendapatkan suplai produk dari UMKM dan sebaliknya UMKM mendapatkan pasar melalui ritel modern. Berikutnya, perbankan penting sekali karena permasalahan utama UMKM adalah modal," kata Mendag. 

Zulkifli Hasan menambahkan, ekosistem ini harus dibangun untuk mengakselerasi perkembangan UMKM. Selain itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk melindungi UMKM. "Kita sedang melakukan penataan e-commerce (niaga elektronik) untuk melindungi UMKM dan mengutamakan produk dalam negeri," imbuhnya

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022), ekonomi digital memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce sepanjang 2022 mencapai Rp476,3 triliun, dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun.