Pasca Libur Panjang, IHSG Diproyeksikan Anjlok 3% Akibat Tarif Impor Trump

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 2-3% saat pembukaan perdagangan saham pada 8 April 2025 mendatang.

“Untuk IHSG kemungkinan besar dalam pembukaan pasar akan turun 2-3%,” kata pengamat Ibrahim Assuaibi dalam pernyataannya, Kamis (3/4).

Ibrahim mengatakan, penurunan IHSG tersebut dipicu dari sentimen tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap semua negara, termasuk Indonesia.

"Dampak dari perang dagang ini luar biasa, apalagi Indonesia sudah masuk dalam biaya impor Amerika," ucapnya.

Ia menilai kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian di pasar global dan berdampak negatif terhadap IHSG.

Baca Juga: Lebih Buruk Dari Perkiraan, Tarif Resiprokal Trump Bikin Bursa Rontok

Pada Rabu (2/4) waktu setempat atau Kamis (3/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap mitra dagang AS sebagai upaya untuk memangkas defisit perdagangan.

Tarif tambahan sebesar 25% untuk semua mobil yang dibuat di luar AS sebagaimana diumumkan Trump pekan lalu, akan berlaku sesuai rencana pada hari ini.

Dalam peluncuran yang disebut "Hari Pembebasan" itu, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% pada negara-negara yang akan mulai berlaku pada tanggal 5 April.

Tarif impor resiprokal akan ditambahkan untuk beberapa negara yang dianggap sebagai pelanggar terburuk (worst offenders). Bea tambahan tersebut akan menyusul pada tanggal 9 April.

Mengutip Yahoo Finance, ada 185 negara yang disebut worst offenders. Antara lain, China dikenai tarif tambahan sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Korea Selatan 25% dan Jepang 24%.

Negara-negara ASEAN tak luput dari sengatan Hari Pembebasan. Singapura dikenai 10%, Filipina 17%, Indonesia 32%, Thailand 36%, Myanmar 44%, Vietnam 46%, Laos 48% dan Kamboja 49%.

Lakukan Serangan Balik
Ibrahim mengatakan, agar Indonesia aman dari perang dagang ini maka pemerintah harus bisa memberikan perlawanan balik dengan menerapkan biaya impor yang sama.

"Pemerintah harus melakukan perlawanan terhadap Amerika dengan menerapkan biaya impor yang harganya sama ya, dengan Amerika memberikan biaya impor terhadap Indonesia yaitu 32%," katanya.

Baca Juga: Rupiah Diperkirakan Alami Tekanan Berat Akibat Kebijakan Tarif AS

Kemudian, menurutnya pemerintah juga harus sigap dalam membuka peluang dengan mencari calon-calon pasar baru dan tidak lagi mengandalkan Amerika.

"Kita harus ingat bahwa Indonesia itu adalah negara anggota BRICS. Nah, sehingga anggota BRICS ini harus dijalankan. Supaya apa? Supaya yang tadinya ekspor Indonesia ke Amerika mengalami surplus itu dialihkan," terang dia.

Lalu yang ketiga, Ibrahim menekankan, pemerintah juga harus menggelontorkan stimulus untuk menanggulangi dampak dari perang dagang ini. Bank Indonesia juga harus tetap di pasar untuk melakukan intervensi, terutama di perdagangan DNDF seperti valuta asing dan obligasi.

"Tujuannya adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga walaupun Amerika melakukan perang dagang terhadap Indonesia, Indonesia sudah siap untuk melakukan perlawanan balik," tandasnya.