Pajak Layer Hambat Hilirisasi RI! Solder Malaysia Justru Lebih Murah

JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, strategi fiskal Indonesia dalam bentuk perpajakan ikut memengaruhi daya saing hilirisasi yang masih lemah dibandingkan negara tetangga, salah satunya Malaysia.

Menurutnya, kondisi tersebut terbukti dari produk hasil pabrik solder berbahan baku timah dari Malaysia yang lebih kompetitif dibandingkan dengan fasilitas serupa di Indonesia. Padahal, bahan baku awal berupa timah yang diambil berasal dari Indonesia melalui ekspor, kemudian diimpor kembali ke tanah air untuk rantai hilirisasi selanjutnya.

"Ini jadi lucu. Ingotnya dari kita, dibawa ke pabrik solder Malaysia, (dibandingkan) dengan proses pabrik solder di Indonesia. Malaysia bisa impor masuk ke sini dan soldernya lebih murah daripada solder pabrik Indonesia," jelas Todotua dalam Indonesia Green Mineral Investment Forum di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (2/10).

Baca Juga: Strategi Pemerintah 2026 Kuatkan Hilirisasi Untuk Topang Investasi

Setelah ditelusuri, Todotua mengungkapkan, permasalahan timbul lantaran persoalan pada strategi fiskal RI yang menerapkan pajak untuk setiap lapis hilirisasi.

"Setelah kita mitigasi, di situ ada persoalan mengenai strategi fisikal kita, setiap layer dipajaki," tambah Todotua.

Dia menambahkan, kebijakan fiskal yang saat ini berjalan dinilai sangat berpengaruh signifikan terhadap daya saing investasi RI.

"Kita mau mendorong sektor industrialisasi ini, sektor ini ada di negara kita tetapi harus mempunyai daya saing yang kita lihat faktor-faktor mengenai strategi fisikal di negara kita masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan," ucapnya.

Baca Juga: Realisasi Investasi Hilirisasi Kuartal II/2025 Capai Rp144,5 Triliun

Berangkat dari kondisi yang ada, Wamen Investasi mengaku, pihaknya sedang dalam tahap melakukan diskusi dan pematangan konsep untuk meningkatkan daya saing investasi dari segi biaya yang akan diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Adapun konsep yang dimaksud, dirancang dalam bentuk kebijakan yang sudah ada atau baru dibuat.

"Kami Kementerian Investasi itu sudah membuatkan beberapa konsep dan ini kita sedang bicarakan serius dengan Kementerian Keuangan," tandasnya.