OJK Terus Genjot Peran BPD Dalam Pembangunan

JAKARTA - OJK terus memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional di daerah, baik sebagai lembaga intermediasi maupun penggerak ekonomi wilayah. OJK mendorong BPD terus bertransformasi untuk menghadapi persaingan perbankan yang makin mengedepankan teknologi informasi.

“Meski menghadapi keterbatasan struktural, BPD terbukti mampu menjaga kinerja intermediasi dan ketahanan perbankan dengan baik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Selasa (26/8).

Baca Juga: OJK: Sinergi Pelaku Perbankan Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

OJK menilai, peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah daerah menjadi lokomotif pembangunan dan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut Dian, kinerja BPD menunjukkan capaian solid dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 7,29%. Dari sisi kredit, BPD tumbuh 6,82%, yang mendekati capaian bank umum.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD mampu bertumbuh 7,30% yang menunjukkan daya tarik masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga keuangan kepercayaan di daerah. 

Dian menilai, BPD juga tetap mampu menjaga kualitas kredit dan level permodalan yang memadai. Meski terdapat beberapa keterbatasan struktural, kinerja intermediasi dan daya tahan BPD masih terjaga dengan baik.

OJK juga mendorong sinergi antar BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pelaksanaan KUB diharapkan dapat memperkuat resiliensi BPD dan meningkatkan daya saing melalui sinergi yang baik antara induk dengan anggota KUB.

Dengan jaringan yang dekat dengan masyarakat, BPD memiliki potensi untuk memperkuat struktur perekonomian daerah, sekaligus menopang daya saing nasional.

Penguatan peran BPD di daerah juga diharapkan dapat terlaksana dalam bentuk konsolidasi BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah/Kota dibawah BPD.

Sinergi antara BPD dan BPR yang dimiliki oleh BPD diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR.

“Transformasi BPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, BPD diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai 'regional champion' melalui sinergi, kolaborasi, dan berinovasi demi memperkuat perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional,” tegas Dian

Roadmap Penguatan BPD
Sejalan perkembangan zaman yang makin dinamis, kata Dian, BPD dituntut untuk mampu menghadapi beragam tantangan dan peluang di era global dan digital. Hal ini menjadikan transformasi BPD makin penting untuk meningkatkan daya saing BPD dan menjadikannya tetap eksis di tengah persaingan industri perbankan yang ketat.

Melalui arah kebijakan yang disempurnakan dalam Roadmap Penguatan BPD 202402027 yang telah diluncurkan pada 14 Oktober 2024, diharapkan transformasi BPD berjalan terarah dan berkelanjutan melalui empat pilar utama.

Baca Juga: OJK: Prospek IPO Bank Daerah Dan BPR Di 2025 Cukup Positif

Pertama, penguatan struktur dan keunggulan BPD mencakup konsolidasi, permodalan, tata kelola, manajemen risiko, SDM, efisiensi, dan inovasi produk. Kedua, akselerasi transformasi digital dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan peningkatan ketahanan digital.

Ketiga, penguatan peran terhadap perekonomian daerah dan nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah, penguatan perbankan syariah, dukungan pada UMKM, serta edukasi dan inklusi keuangan. 

Keempat, penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan BPD agar lebih cepat, terintegrasi, dan mendukung daya saing industri perbankan daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung transformasi digital dalam sektor perbankan. Dian juga menekankan, pentingnya perhatian khusus dari Pemegang Saham dan Pengurus BPD untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi terutama dalam aspek keamanan dan ketahanan siber.

OJK melalui Panduan Digital Resilience telah menyediakan kerangka yang dapat digunakan bank untuk meningkatkan aspek keamanan siber dan daya tahan bisnis secara menyeluruh, agar bank mampu tetap beroperasi, beradaptasi, dan bertahan menghadapi disrupsi maupun perubahan mendadak dalam dunia usaha.

OJK juga telah menerbitkan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI) Perbankan Indonesia untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan secara bertanggung jawab, aman, transparan, serta mendukung keberlanjutan industri keuangan.