OJK: Dampak Aksi Demonstrasi Masih Relatif Terbatas Ke Sektor Keuangan

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan pihaknya akan terus memonitor kondisi pasar keuangan dan akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

Sebelumnya, pasar sempat bergejolak saat demontrasi yang memprotes tunjangan untuk DPR merebak dan diikuti berbagai aksi lainnya.

Kendati demikian, menurutnya, dampak aksi demonstrasi terhadap pasar keuangan Indonesia hingga saat ini masih relatif terbatas.

Baca Juga: Demo Bergejolak, OJK Siapkan 3 Langkah Strategis Jaga Keuangan RI

"Walaupun sempat terjadi gejolak volatilitas di beberapa hari sebelumnya, namun perkembangan lebih lanjut dan sampai kemarin, kita melihat bahwa dampak dari perkembangan beberapa hari terakhir ini (dinamika sosial politik) relatif terbatas," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Kamis (4/9).

Secara keseluruhan, OJK menilai sektor jasa keuangan saat ini masih resilient dan tetap terjaga meski di tengah tekanan kondisi global maupun domestik.

"Dapat saya sampaikan, dan sedikit mengulang dari yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa secara menyeluruh di tengah kondisi global maupun domestik, OJK menilai sektor jasa keuangan resilient dan tetap terjaga," ungkap Mahendra.

Secara fundamental, indikator-indikator di sektor jasa keuangan menunjukkan tingkat permodalan yang solid, likuiditas yang sangat memadai, dan profil risiko yang terkendali.

Kemudian untuk pasar saham pada bulan Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja positif dan bahkan menyentuh tingkat tertinggi (all time high/ATH).

Pada 28 Agustus 2025, IHSG sempat menyentuh titik tertinggi pada level 8.022,76 dan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp14.377 triliun.

Baca Juga: OJK: IHSG Agustus Sentuh ATH 8.022, Kapitalisasi Pasar Rp14.377 T

Ke depan, OJK akan melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan sekaligus menjaga stabilitas sistem jasa keuangan dan pelayanan bagi masyarakat.

Pertama, koordinasi intensif dengan lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak terkait untuk memastikan layanan keuangan berjalan optimal bagi masyarakat.

Kedua, memberikan kemudahan akses dan penyediaan pembiayaan bagi masyarakat untuk aktivitas ekonomi. Ketiga atau terakhir, OJK terus memantau situasi yang berkembang guna menjaga stabilitas sektor keuangan.