c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

EKONOMI

25 April 2025

10:22 WIB

Negosiasi Tarif Resiprokal, Indonesia Terima Masukan Dari Sektor Usaha Dan US-ABC

Pemerintah Indonesia menerima berbagai masukan dari pelaku usaha asal AS yang beroperasi di tanah air yang tergabung dalam US-ABC, dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal.

Penulis: Siti Nur Arifa

<p id="isPasted">Negosiasi Tarif Resiprokal, Indonesia Terima Masukan Dari Sektor Usaha Dan US-ABC</p>
<p id="isPasted">Negosiasi Tarif Resiprokal, Indonesia Terima Masukan Dari Sektor Usaha Dan US-ABC</p>

Round Table Discussion  United States-ASEAN Business Council (US-ABC) yang diadakan pada Rabu (23/4). Sumber: Kemenko Perekonomian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda negosiasi tarif resiprokal ke Amerika Serikat (AS), menerima masukan, informasi dan pendapat dari berbagai pihak. Termasuk dari para pimpinan perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia, dan tergabung dalam United States-ASEAN Business Council (US-ABC).

Berlangsung pada Rabu (23/4), acara Round Table Discussion US-ABC membahas sejumlah isu penting dalam penguatan hubungan ekonomi antara Pemerintah dengan sektor swasta, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik.

Dalam kesempatan tersebut, hadir para pimpinan perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Cisco, Cargill, Pfizer, Freeport, Boeing, dan Lockheed Martin.

"Pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha dari AS ini membahas berbagai permasalahan teknis dan implementasi dari beberapa kebijakan strategis, termasuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan pelaku usaha AS dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan kepada Indonesia dan juga terhadap semua negara yang melakukan perdagangan dengan AS," tulis pernyataan dalam rilis resmi Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Negosiasi Tarif AS Ditarget Rampung dalam 60 Hari, Ekonom Peringatkan Hal Ini

Masih di kesempatan sama, pemerintah Indonesia juga menyampaikan upaya dan kebijakan yang sedang disiapkan untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan yang lebih terbuka dan kompetitif.

Kebijakan yang dimaksud termasuk relaksasi kebijakan TKDN khususnya di sektor Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan sektor kesehatan, fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur impor, bea cukai, serta penguatan kebijakan neraca komoditas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perdagangan internasional.

Adapun Amazon dan Cisco menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia menjadi hub data center yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan AI.

Kawasan seperti Batam dan Bintan telah dikembangkan sebagai FTZ (Free Trade Zone) untuk pusat data dan ekonomi digital sangat penting untuk memfasilitasi investasi dari perusahaan-perusahaan IT AS.

Menko Airlangga menyebut, kerja sama dengan sektor swasta, termasuk US-ABC sangat penting untuk mendukung posisi nasional dalam proses negosiasi dengan AS.

“Kami berterima kasih atas masukan US-ABC, dan kami berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan,” ujar Menko Airlangga.

Menjaga Posisi Negosiasi
Sebelumnya dalam agenda pengumuman hasil rapat Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berlangsung daring, Kamis (24/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membeberkan progres negosiasi dan pertemuan strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan para pelaku usaha asal AS.

Selain dengan US-ABC, pertemuan juga berlangsung dengan USINDO (The United States-Indonesia Society) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan AS yang berinvestasi dan bergerak di Indonesia, begitupun dengan US Chamber.

Baca Juga: Investor Kawakan AS Kasih Saran Fokus Investasi Danantara

"Mereka terus berupaya untuk terus memberikan feedback sekaligus mendapatkan berbagai posisi dari Indonesia terhadap respons tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintahan AS," ujar Menkeu Sri.

Terkait negosiasi, dirinya menegaskan koordinasi masih dilakukan antar K/L untuk mempertahankan posisi penawaran yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Tentang penurunan biaya keluar untuk CPO dan lain-lain karena ini masuk di dalam konteks kita untuk bernegosiasi, maka kita akan terus berkoordinasi dengan Kementerian yang lain di dalam rangka untuk terus menjaga posisi offering, atau posisi yang kita tawarkan dan posisi tawar dari Indonesia sendiri," pungkas Menkeu Sri.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar