Muncul OKB Pasca Lonjakan BTC, Tokocrypto Minta Investor Bayar Pajak

JAKARTA - Lonjakan yang terjadi pada harga Bitcoin (BTC) membawa fenomena baru yakni munculnya banyak trader dan investor yang dilabeli OKB (orang kaya baru).

Diketahui, Bitcoin mencapai harga tertingginya sepanjang masa dengan menembus harga di atas Rp1miliar atau sekitar US$69.200, menandakan lonjakan signifikan dalam nilai aset kripto. Dalam tiga bulan terakhir, nilai BTC diketahui telah melonjak lebih dari 51% dengan kenaikan US$22.419. 

"Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dalam dunia investasi kini mendapat perhatian karena keberhasilan mereka dalam mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga aset kripto," kata CEO Tokocrypto Yudhono Rawis dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis (7/3). 

Namun, di tengah euforia ini, dia menekankan pentingnya bagi para OKB untuk memastikan mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban pajak atas keuntungan yang mereka peroleh.

Yudhono mengatakan, dengan lonjakan harga Bitcoin yang signifikan ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk terlibat dalam perdagangan kripto. Namun, penting bagi para investor untuk menyadari kewajiban mereka dalam melaporkan pajak atas transaksi kripto tersebut.

"Sebagai trader dan investor yang patuh pada regulasi Indonesia, sangat penting melaporkan pajak dari transaksi perdagangan kripto dalam SPT tahunan. Sejak tahun 2022, penghasilan dari aset kripto menjadi objek pajak yang wajib dilaporkan," kata Yudhono.

Baca Juga: Bittime Ramal Harga Bitcoin Akan Menguat Ke Rp1,2 Miliar

Dalam hal ini, dia menekankan pihaknya berkomitmen untuk membantu para penggunanya dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan melakukan pemotongan dan pembayaran pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Selain itu, kami membantu mereka untuk melakukan pengisian SPT Tahunan untuk pajak kripto dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku," kata Yudho.

Dia menuturkan, sebelum melaporkan pajak, investor perlu menyiapkan bukti potong pajak dari pedagang atau exchanger. Pajak kripto dilaporkan di akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember 2023.

Meskipun nilai Bitcoin meningkat, Indonesia mengalami penurunan pendapatan pajak kripto yang signifikan sebesar 62% pada tahun 2023. Total penerimaan pajak kumulatif hanya mencapai Rp467,27 miliar hingga akhir tahun 2023, dengan setoran khusus di tahun 2023 hanya Rp127,66 miliar.

Yudho menilai, penyebab penurunan ini adalah penurunan 51% dalam total volume transaksi kripto. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri kripto Indonesia.

Menurutnya, untuk mengatasi situasi ini beberapa usulan perubahan penting dalam kebijakan pajak kripto di Indonesia bisa diajukan, termasuk penurunan tarif pajak dan penghapusan PPN.

"Tarif pajak kripto saat ini dianggap terlalu tinggi dan menghambat perkembangan industri. Diperlukan penyesuaian agar lebih kompetitif," ungkap Yudho yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo).

Baca Juga: Tokocrypto Ungkap Faktor Pendorong Industri Kripto 2024

Meski begitu Yudho mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang meminta pajak kripto dievaluasi.

Hal ini, lanjutnya, dilakukan untuk keberhasilan industri kripto di Indonesia yang memerlukan regulasi yang mendukung, termasuk kebijakan pajak yang adil dan kompetitif.

"Dengan demikian, investor akan lebih terdorong untuk berinvestasi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata dia.

Dengan terus berkembangnya pasar kripto dan semakin banyaknya investor yang terlibat, dia menegaskan hal penting bagi pemerintah dan platform perdagangan untuk terus meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pajak dan untuk menyediakan sarana yang memudahkan para pengguna dalam memenuhi kewajiban mereka.

"Hanya dengan demikian, pasar kripto dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat," tandasnya.