Mentan Pastikan Proyek Food Estate Berlanjut

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate atau lumbung pangan di daerah rintisan terus berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

"Oh iya, harus lanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis, food estate itu untuk masa depan negara, untuk negara, untuk pangan. Ingat, ketahanan pangan ini identik dengan ketahanan negara," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10), dikutip dari Antara.

Proyek food estate rintisan tersebut, salah satunya dilaksanakan di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencakup lahan seluas 30.000 hektare di kawasan eks lahan gambut.

Amran menjelaskan, food estate yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi di Kalteng itu telah dilengkapi sistem irigasi tanaman padi pada bentang cetak lahan sawah sekitar 100 ribu hektare.

"Kita perbaiki. Jadi Kalteng ini ada lahan yang irigasinya sudah ada 100 ribu hektare. Bisa dikembangkan 200 ribu hektare, itu untuk sawah, padi," katanya.

Instalasi irigasi tersebut, kata Amran, juga telah dipersiapkan untuk mengairi lahan sawah hingga 500 ribu hektare.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.000 hektare di antaranya sudah siap untuk ditanam padi.

"Sayang ada irigasi tapi tidak ada sawah. Kita lanjutkan, ada 100 ribu, kemungkinan nanti menuju 200 ribu, dan target kita 400 ribu sampai 500 ribu hektare," katanya.

Baca Juga: Food Estate Kalteng Beralih Jadi Lahan Swasta

Sebagai informasi, Presiden Prabowo menetapkan target mewujudkan swasembada pangan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Prabowo meyakini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan paling tidak empat hingga lima tahun ke depan. Ia bahkan menegaskan, Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia.

Beberapa program kerja telah disusun untuk mewujudkan swasembada pangan, di antaranya melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.

Ditargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.

Kemudian, menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Lalu, merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari.

Selain itu, meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Belum Tunjukkan Hasil
Indonesia tercatat beberapa kali mencoba membangun lumbung pangan (food estate) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Pada era Orde Baru, pemerintahan Soeharto pernah membangun proyek food estate yang dinamai Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada 1995.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikembangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada 2010 dengan membuka lahan seluas 1,23 juta hektare.

SBY juga mengembangkan food estate pada 2011 di Bulungan Kalimantan Utara dengan target 30 ribu hektare lahan pertanian. Selain itu, ada juga food estate di Ketapang, Kalimantan Barat dengan lahan seluas 100.000 hektare sawah.

Program food estate berlanjut pada era Presiden Joko Widodo. Kawasan sentra produksi pangan ini menjadi proyek prioritas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2023.

Baca Juga: Guru Besar IPB: Proyek Food Estate Selalu Gagal

Program ini berlokasi di tujuh wilayah, yakni di Banyuasin (Sumatera Selatan), Belu (NTT), Humbang Hasundutan (Sumatera Utara, Kapuas (Kalimantan Tengah), Merauke (Papua Selatan), Pulau Pisang (Kalimantan Tengah), dan Sumba Tengah (NTT).

Proyek-proyek tersebut ditargetkan dapat meningkatkan ketersediaan beras nasional mencapai 45,4 juta ton, produksi jagung 34,12 juta ton, dan produksi umbi-umbian 25,2 juta ton.

Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa program food estate yang telah dilakukan sejak era Soeharto itu belum ada yang bisa dikatakan berhasil.

Oleh karena itu, dia mewanti-wanti pemerintahan Prabowo agar lebih berhati-hati dalam melanjutkan proyek food estate agar kegagalan yang sebelumnya tak terulang.

Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang yang didasarkan pada kajian yang komprehensif terhadap kondisi tanah, iklim, dan sosial ekonomi wilayah.

Pemerintah harus memperhatikan pula aspek lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem. Pemerintah harus bersabar dan tidak terburu-buru untuk memetik hasilnya secara instan.

“Tiga tahun, empat tahun, lima tahun periode pemerintahan belum tentu bisa dipetik hasilnya.   Namun, jika dilakukan dengan benar, ini memberi fondasi bagi pemerintahan berikutnya, siapa pun itu presidennya,” kata dia.