Mentan: 7 Pabrik Pupuk Rp50 T Siap Dibangun, Hemat Subsidi Rp10 T

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah berencana membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam 5-10 tahun ke depan untuk meningkatkan efisiensi produksi pupuk subsidi. Langkah ini diyakini dapat menghemat anggaran di sisi hulu pertanian dan menekan biaya produksi hingga 26%.

Amran menyampaikan, pembangunan ketujuh pabrik pupuk baru ini rencananya akan menelan anggaran sekitar Rp50 triliun. Setidaknya, 5 dari 7 pabrik pupuk baru akan rampung dibangun paling lambat tahun 2029.

“Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru (dalam) 5-10 tahun, tetapi ini Dirut dan Komut (Pupuk Indonesia) mengatakan bisa diresmikan yang lima unit sebelum 2029. Ini adalah revolusi luar biasa,” jelasnya dalam 'Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Sektor Pertanian', Jakarta, Rabu (22/10).

Baca Juga: Amran: Efisiensi Prabowo Bikin Harga Pupuk Subsidi Turun 20%!

Dia menerangkan, alasan pemerintah membangun pabrik pupuk baru karena mampu menghemat penggunaan gas bumi sekitar 22-23% dari alokasi anggaran subsidi. Sementara pabrik pupuk lama saat ini dapat menggunakan 43% dari anggaran subsidi dalam menggunakan gas bumi.

Oleh karena itu, Amran menegaskan, alokasi anggaran subsidi pupuk 2025 yang sebesar Rp44,16 triliun akan dialihkan ke sisi hulu produksi pupuk.

“Dulu subsidi di hilir, kita tarik di sini Rp44 triliun subsidinya di bahan baku. Berarti lebih murah kan, (dari sisi) bunga bank, kemudian regulasi yang mengikat bahwa biaya ditambah 10%,” jelas dia.

Baca Juga: Setahun Prabowo-Gibran, Pupuk Indonesia Sebut Banyak Reformasi Pupuk Subsidi

Amran membeberkan, saat ini Indonesia memiliki sekitar 12-13 pabrik pupuk yang masih beroperasi. Selain membangun pabrik pupuk baru, pemerintah juga akan merevitalisasi pada pabrik pupuk lama sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produktivitas pabrik.

Nantinya, revitalisasi itu akan terlaksana melalui Kementan bersama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Bahkan, pemerintah juga siap merevitalisasi total tata kelola pupuk bersubsidi, mulai dari deregulasi distribusi langsung dari pabrik ke petani, penyederhanaan proses penyaluran, hingga pengetatan pengawasan dari hulu ke hilir.

“Kita merevitalisasi sektor pupuk karena pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa berproduksi. Ini langkah cepat pemerintah untuk menolong petani, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di lapangan,” imbuh Amran

Baca Juga: Presiden Minta Kementerian Pertanian Revitalisasi Pabrik Pupuk

Revitalisasi sektor pupuk ini menurut Amran akan mengefisiensi biaya produksi pupuk hingga 26%, penghematan anggaran subsidi pupuk hingga Rp10 triliun. Selain itu, dapat meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp2,5 triliun pada 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, revitalisasi sektor pupuk juga berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.