Mentan Minta Bulog Serap 2,1 Juta Ton Beras Dari Penggilingan

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) selama musim panen raya.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), TNI dan Polri di kantor Kementan.

"Hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia," ujar Amran mengutip Antara, Jakarta, Senin (10/2).

Secara keseluruhan, Amran mengatakan, total penugasan Bulog untuk menyerap gabah atau beras adalah sebesar 3 juta ton setara beras. Menurutnya, sisa 900 ton akan diserap dari petani untuk memenuhi kuota penugasan.

"Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog. Bulog langsung, jadi total 3 juta (ton beras)," katanya.

Baca Juga: Bapanas Pastikan HPP Gabah Berlaku Untuk Pemerintah dan Swasta

Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan 3 juta ton setara beras, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MoU antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

"Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan. Pupuk bukan saja beras, semua pengawal yang kita lakukan," ucap Amran.

Sebelumnya, Amran mengungkapkan, pemerintah memberikan tambahan anggaran langsung Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk menyerap Gabah Kering Panen (GKP). Kebijakan ini sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP Rp6.500/kg yang diharapkan dapat cair dalam waktu dekat.

"Saya ulangi, Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan anggaran langsung tambahan Rp16,6 triliun. Ini InsyaAllah dicairkan dalam waktu singkat, bisa saja pekan depan, tapi sudah menjadi keputusan," ujar Amran, Minggu (9/2).

Tambahan anggaran untuk Bulog tersebut guna memastikan modal yang cukup dalam menyerap hasil panen petani. Amran juga menyampaikan, kunci utama strategi untuk mempercepat penyerapan GKP sesuai HPP adalah kolaborasi.

Mentan mengatakan, sesuai angka BPS, produksi Januari-April mendatang diperkirakan mencapai 4 juta ton atau sudah sesuai dengan target yang diberikan pemerintah. Untuk itu, Mentan berharap, semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta harus bergerak bersama mewujudkan cita-cita swasembada.

Harga GKP Tak Boleh Turun
Amran juga menegaskan, harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP pemerintah yaitu Rp6.500/kg. Lebih lanjut, Mentan meyakini pembelian gabah yang rendah akan menekan kondisi petani dan merugikan ekonomi nasional.

“Kalau penyerapan gabah di bawah HPP artinya bapak memukul 160 juta petani. Pukulannya Rp300 triliun dan dampaknya NTP turun,” ujar Mentan Amran, Minggu (9/2).

Baca Juga: HPP Gabah Naik, Pengamat Pertanyakan Kondisi HET Beras 

Mentan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500/kg. Dia tidak ingin, harga GKP sebesar itu turun, bahkan menyentuh sampai Rp5.500/kg.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan, pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret dan April 2025.

“Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari Kementan, terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” sebut Novi.

Wamentan Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan, harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama, yaitu sebesar Rp6.500/kg.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” jelas Sudaryono.