Bapanas Pastikan HPP Gabah Berlaku Untuk Pemerintah dan Swasta

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta diminta untuk menyerap gabah di musim panen raya ini sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) di Rp6.500 per kg. Aturan ini menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Baru kemarin pagi disampaikan oleh Pak Presiden langsung di depan seluruh stakeholder termasuk 4.000 dalam zoom, tidak ada yang tidak menyerap gabah kering panen (GKP) di bawah Rp6.500 termasuk swasta," ucap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Bapanas, Bulog, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2).   

Bahkan menurut Arief, Presiden Prabowo sempat berniat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres) agar seluruh pihak menyerap gabah sesuai HPP yang telah ditetapkan.

"Beliau malah menyampaikan apakah dibuatkan PP atau Inpres, sehingga harga itu mendukung untuk petani. Mungkin ini agak sulit diterima bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan penyerapan, tapi ini yang harus dikerjakan," ungkap Arief.

Baca Juga: Ditugaskan Serap Semua Gabah Sesuai HPP, Ini Siasat Bulog Jamin Kualitas

Sebelumnya Prabowo juga sudah menyatakan akan menindak pihak mana pun yang menyerap gabah di bawah HPP.

"Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani main-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani main-main, saya akan tindak," ucap Prabowo.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Pada aturan tersebut, harga GKP di tingkat petani ditetapkan satu harga senilai Rp6.500 per kg dengan mencabut kebijakan rafaksi yang sebelumnya ada, mengikuti kualitas gabah dan beras.

Percepat Penyerapan
Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) mempercepat penyerapan gabah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Sebab, harga gabah di 70% provinsi berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Karena kondisi modal Bulog kurang, beliau (Presiden Prabowo) mengucurkan langsung tanpa bunga. Itu Rp 16,6 triliun untuk Bulog. Sekarang sudah diproses,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras pada triwulan pertama 2025 akan mengalami lonjakan signifikan. Diperkirakan, dari Januari-Maret mendatang, produksi beras mencapai 8 juta ton. Bahkan, stok beras diprediksi mencapai 13-14 juta ton pada April 2025 sehingga akan terjadi surplus sekitar 4 juta ton.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Berlakukan HPP Gabah 15 Januari 2025

Pemerintah, sambung Amran, berjanji tidak ada kenaikan harga beras. Kendati masih ada gabah yang harganya tidak sama dengan HPP, harga beras dipastikan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Di sisi lain, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan semua pihak dalam rantai produksi dan distribusi pangan, sehingga stabilitas harga tetap terjaga.

Selain membahas soal penyerapan gabah, Presiden dengan para menteri juga mendiskusikan strategi untuk menjaga pasokan bahan pangan jelang ramadan yang akan jatuh pada bulan depan.

Dengan perkiraan surplus stok beras, pemerintah pun meyakini bahwa stok bahan pangan akan stabil sepanjang ramadan. "Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil," imbuhnya.