Menkop: IHSG Anjlok Tak Ada Hubungan Dengan Kop Des Merah Putih

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak berhubungan dengan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih. Sebaliknya, menurutnya, Kop Des Merah Putih malah dapat mendongkrak perekonomian rakyat.

"Saya tidak mau berkomentar soal IHSG karena urusan IHSG ada yang urus, tetapi kita memperhatikan ekonomi rakyat. Kop Des Merah Putih ini untuk mendongkrak perekonomian rakyat bawah, mendongkrak perekonomian di desa," ucap Budi saat ditemui di acara Ramadan Delight Market di Jakarta, Rabu (19/3).

Baca Juga: IHSG Anjlok 5%, BEI Bekukan Sementara Perdagangan Saham

Dia melanjutkan, kehadiran Kop Des Merah Putih diyakini dapat menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Dengan demikian, daya beli masyarakat di desa akan ikut mengalami peningkatan.

Budi pun menginformasikan, pembangunan Kop Des Merah Putih akan menggunakan pinjaman dari bank-bank Himbara. Kendati demikian, dia memastikan pinjaman tersebut tidak akan menghasilkan kredit macet nantinya.

"Bagaimana macet kan dibayar pakai APBN? Ingat lho, Kop Des Merah Putih ini bukan ekonomi konsumtif. Ini investasi sosial kita, cuman investasinya di desa, dalam bentuk gerai, dalam bentuk gudang, dalam bentuk unit simpan pinjam, dalam bentuk klinik desa," jabarnya.

Karena itu, pihaknya heran dengan pernyataan sejumlah pihak bahwa pembentukan Kop Des Merah Putih berkaitan dengan anjloknya IHSG dan kehadiran kredit macet baru pada bank Himbara

Sekali lagi, menurut Budi, kehadiran Kop Des Merah Putih bakal mempercepat pembangunan ekonomi desa yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

"Kop Des Merah Putih ini justru untuk mempercepat pembangunan desa karena daya dongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau mau 8%, salah satunya adalah desa. Digerakin ekonominya, gitu lho. Jadi enggak ada hubungannya (IHSG anjlok dan kredit macet bank Himbara)," imbuh dia.

Baca Juga: Pemerintah Akan Gelontorkan Bantuan Rp5 Miliar untuk Setiap Kopdes Merah Putih

Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 70.000 Kop Des Merah Putih pada 12 Juli 2025. Pembentukan Kop Des Merah Putih mencakup kelembagaan, pembangunan gudang, gerai, apotek, klinik desa, dan lainnya. 

Estimasinya, per desa akan menerima anggaran sekitar Rp5-7 miliar untuk membentuk Kop Des Merah Putih. Sehingga, diperkirakan dana yang berputar untuk menyukseskan Kop Des Merah Putih di seluruh desa di Indonesia dapat mencapai Rp350-490 triliun.

Risiko Kredit dan Likuiditas Himbara
Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano menyampaikan, Rencana Koperasi Desa Merah Putih ditujukan untuk membangun pusat-pusat ekonomi di 70-80 ribu desa dengan menggunakan dana desa yang ada. 

Rencana tersebut mencakup pembangunan gudang dan enam gerai ritel di setiap desa untuk menyimpan dan menjual hasil pertanian. 

"Anggarannya adalah Rp3-5 miliar per desa, dengan sumber pendanaan dari alokasi dana desa, yaitu Rp1 miliar per tahun, yang terakumulasi menjadi Rp5 miliar selama lima tahun," sebut Victor, Senin (10/3). 

Menurut Menko Pangan, sambungnya, rencana tersebut mengharuskan beberapa bank BUMN untuk memberikan pinjaman awal sebagai modal awal, yang akan dilunasi selama 3-5 tahun.

Menurut Pefindo, pinjaman kepada koperasi memiliki rasio NPL sebesar 8,5%. Victor menekankan, rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL sektor perbankan di seluruh sektor bisnis, yang menunjukkan bahwa ada risiko yang lebih tinggi di segmen koperasi. 

Baca Juga: Percepat Kop Des Merah Putih, Menkop Rilis SE Tata Cara Pembentukan

Berdasarkan data Kemenkop-UMKM, Indonesia memiliki sekitar 130 ribu koperasi, dengan total aset Rp275 triliun dan omzet Rp197 triliun pada 2023. 

Adapun, bank hanya menyumbang sekitar 10% dari modal eksternal koperasi, yang menunjukkan kecilnya eksposur mereka terhadap segmen koperasi saat ini.

Lebih lanjut, Victor menyebutkan, penyelenggaraan Kop Des Mera Putih bisa menghasilkan risiko kredit dan likuiditas yang lebih tinggi pada perbankan, dalam skenario terburuk.

"Jika bank BUMN mencairkan Rp3-5 miliar per desa secara merata dengan rasio NPL pinjaman koperasi dipertahankan pada 8,5%, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya kredit (Cost of Credit/CoC) sebesar 49-82 bps dan penurunan laba sebesar 11-56%," jelasnya. 

Namun, mengingat eksposur terbesar Bank BRI terhadap KUR sekitar 17% dari total pinjaman; dan eksposur terbesar KUR terhadap fasilitas kredit desa, dengan 80% desa memiliki eksposur KUR), Bank BRI kemungkinan akan menanggung porsi pencairan yang lebih besar dibandingkan dengan bank Himbara lain. 

"Selain itu, jika bank BUMN harus mendanai kredit sendiri, mereka mungkin juga menghadapi risiko likuiditas, yang mengharuskan mereka mengamankan sekitar 5-9% dari simpanan lancar mereka," urainya.