Makin Marak, Airlangga: Pemerintah Tengah Matangkan Satgas PHK

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, satuan tugas (satgas) khusus yang mengurusi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) alias Satgas PHK saat ini tengah pemerintah matangkan.

Info saja, pembentukan Satgas PHK merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto. Upaya ini sebagai antisipasi dari ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS).

"Tadi kami juga bahas yang diarahkan presiden (Prabowo Subianto). Pertama, Satgas PHK dan kesempatan kerja sedang dimatangkan," paparnya dalam konferensi pers perkembangan dan persiapan pertemuan dengan pemerintah AS terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4).

Baca Juga: Ada Perintah Bentuk Satgas PHK, Menaker: Segera Ditindaklanjuti

Selain itu dalam rapat yang sama, lanjut dia, pemerintah juga membahas soal satgas terkait deregulasi, di mana dalam waktu singkat akan ada paket-paket kebijakan yang akan menyertai.

"Kedua, satgas terkait deregulasi, dalam waktu singkat akan ada paket-paket (kebijakan) sendiri," ujarnya.

Dia menjelaskan, kedua rencana pemerintah soal PHK dan deregulasi akan berjalan secara paralel dan diterbitkan dalam waktu singkat. Pemerintah mengklaim penerbitan keduanya juga merupakan sesuatu yang mudah dicapai atau didapatkan dengan sedikit usaha.

"Tentu kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket (kebijakan). Jadi kita keluarkan, yang selesai kita keluarkan dalam paket-paket sendiri," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membentuk Satgas PHK. Menurutnya, usulan terkait satgas PHK adalah realistis dan bahkan sudah diusulkan sejak lama oleh pihaknya.

"Realistis (pembentukan Satgas PHK) itu sudah kita usulkan lama sebenarnya, sudah wacana sudah lama itu, tapi baru dalam diskusi internal kita di Kementerian Ekonomi. Tapi kalau pak Presiden (Prabowo Subianto.red) yang minta, ya artinya harus kita eksekusi," tegas Yassierli, Selasa (8/4).

Baca Juga: Menagih Janji Tersedianya 19 Juta Lapangan Kerja

Usai Prabowo memerintahkan untuk membentuk Satgas PHK, Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti perintah tersebut sesegera mungkin.

Secara tidak langsung, Kemnaker juga sudah memetakan risiko sektor industri. Hal ini selaras dengan yang diminta oleh Presiden Prabowo. 

"Segera kita sebenarnya (ditindaklanjuti). Secara tidak langsung, kita sudah siapkan komponennya, contoh apa yang kami lakukan selama ini memetakan terkait pertumbuhan job creation itu sejauh mana di industri-industri. Tadi pagi saya bertemu dengan makan bergizi gratis (MBG), jadi kita sudah dapat petanya, jadi MBG itu butuh tenaga kerja seperti ini," jelas dia.

Mengutip laman Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode Januari hingga Februari 2025 ada sebanyak 18.610 orang, di mana Provinsi Jawa Tengah menyumbang PHK terbanyak, yakni 10.677 orang.

Baca Juga: Kemnaker Ungkap Sektor Manufaktur Masih Jadi Penyumbang Terbesar PHK

Sementara itu, di sepanjang tahun lalu, jumlah karyawan terdampak PHK dilaporkan mencapai kurang dari 80.000 orang, atau tepatnya 77.965 orang. 

Adapun, DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang PHK terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 17.085 orang. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 13.130 orang dan Provinsi Banten 13.042 orang.

Teranyar, ramai beredar soal PHK massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Bahkan belakangan, juga terdengar PHK dari PT Yihong Novatex Indonesia terhadap ribuan buruh. 

Sedangkan, untuk Tupperware Indonesia turut dikabarkan tutup, meski belum diketahui berapa jumlah pekerja yang terdampak PHK.