Luhut: Mulai Akhir 2025, Pemerintah Upayakan Penyaluran Bansos Pakai GovTech

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menggunakan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) pada akhir 2025.

“Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos,” kata Luhut dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6) melansir Antara.

Baca Juga: Luhut Dorong Digitalisasi Untuk Penyaluran Bansos Yang Akurat

Menurutnya, langkah digitalisasi penyaluran bansos itu merupakan bagian dari upaya disiplin fiskal pemerintah, di mana pemerintah melakukan efisiensi belanja sembari meningkatkan pendapatan produktif.

Dengan menerapkan digitalisasi pada layanan pemerintahan, diharapkan dapat mendukung kinerja fiskal yang lebih disiplin.

“Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi. Presiden menargetkan peluncuran GovTech ini pada Agustus mendatang,” ujar Luhut.

Prabowo sebelumnya telah meluncurkan e-katalog yang telah menjangkau 90% pengadaan pemerintah. Dia meyakini langkah ini bisa mendorong penghematan anggaran negara hingga 30-40%.

Selain e-katalog, pemerintah juga memiliki Simbara, yakni sistem informasi yang ditujukan untuk sektor mineral dan batu bara.

Sebelumnya, Luhut menyebut implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program perlindungan sosial (perlinsos), diproyeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp17 triliun per tahun.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ingin Bansos Tepat Sasaran Dengan DTSEN

Hasil perhitungan itu diperoleh dari Rapat Koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Rapat meninjau penerapan DPI yang dimulai dengan digitalisasi pada program perlinsos di Indonesia.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi GovTech Indonesia, yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025.

Luhut menekankan, sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan," tambah Luhut.

Kemensos Cairkan Bansos Penebalan Sembako Juni-Juli
Sebelumnya, Kemensos mulai mencairkan bansos penebalan sembako, sebagai bagian dari paket stimulus dari presiden, guna menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi pada Juni-Juli 2025.

“Kami luncurkan juga pada Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200 ribu,” kata Mensos Saifullah Yusuf, Rabu (11/6) melansir Antara.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan nominal bansos Rp200 ribu tersebut akan diberikan selama dua bulan berturut-turut, yakni pada Juni dan Juli sehingga jumlah bansos yang diberikan menjadi Rp400 ribu per orang.

Baca Juga: BPS Temukan 1,9 Juta Keluarga Tidak Layak Dapat Bansos

Bansos penebalan sembako, lanjut dia, disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dia berharap, bansos ini bisa meringankan beban masyarakat, memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk penyaluran bansos kuartal II secara keseluruhan sedang berproses.

Mensos menjelaskan, saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju ke penyaluran 95,5% dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH.

Adapun sebanyak 4,5% atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif. Dari 805 ribu KPM tersebut, sebanyak 654 ribu di antaranya adalah penerima PKH.

Baca Juga: Memadamkan Polemik Bansos Dengan Pemadanan Data

Pada kesempatan itu, Mensos pun kembali menegaskan, pihaknya juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.

Proses pemutakhiran akan terus dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data penerima bansos semakin akurat dan tepat sasaran.

“Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat bansos ini tepat sasaran. Jadi, kita ada jalur formal, tetapi kita juga ada jalur cek bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek bansos,” ujarnya.