Presiden Prabowo Ingin Bansos Tepat Sasaran Dengan DTSEN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan bantuan sosial (bansos) diberikan tepat sasaran. Yakni, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Presiden ingin apa yang diberikan ini (bantuan) tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (3/6).

Mensos menguraikan, data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025, menyatakan, anggaran bansos Rp504 triliun dari seluruh kementerian dan lembaga, ditengarai tidak tepat sasaran.

Seperti, program keluarga harapan dan sembako, ada 45% ditengarai tidak tepat sasaran.

Baca juga: Kemensos Cairkan Bansos Tahap II Akhir Mei 2025 

Setelah dilantik, lanjut Mensos, Presiden Prabowo segera memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga melakukan konsolidasi data.

"BPS konsolidasi dari kementerian dan lembaga selama tiga bulan lebih, alhamdulillah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," papar pria yang biasa disapa Gus Ipul ini.

DTSEN selanjutnya dikukuhkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, sehingga wajib menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan.

Gus Ipul menguraikan, dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat bansos.

Proses ground-checking DTSEN tersebut guna memastikan bansos benar-benar tepat sasaran, sedangkan pada masa mendatang DTSEN akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan.

Pada Senin (2/6), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli.

Total anggaran stimulus terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.

Sebanyak lima paket stimulus tersebut, antara lain diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin Rp200.000 serta 10 kilogram (kg) bantuan beras setiap bulan selama dua bulan kepada penerima sasaran kartu sembako, yaitu 18,3 juta penerima.