Luhut: Finalisasi Pembatasan BBM Bersubsidi Selesai Awal Oktober 2024

PENAJAM PASER UTARA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa finalisasi pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan selesai pada Oktober 2024. 

Oleh karena itu,, ia akan segera merapatkan rencana pembatasan penjualan subsidi BBM ini.

"Belum kita rapatkan, segera itu. Kita harapkan Oktober ini lah, September ini lah, Oktober awal," kata Luhut di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/9).

Saat ini, lanjut Luhut, sosialisasi pembatasan subsidi BBM sudah jalan. Sosialisasi menyasar kepada masyarakat luas. "Sudah, kan sudah jalan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengaturan BBM subsidi masih dalam dibahas. 

Baca Juga: Tiru Skema Solar, Pembelian Pertalite Mulai Gunakan QR Code

Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan untuk membatasi BBM subsidi tersebut.

"Oh iya, untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi, belum ada aturan itu dan belum ada yang diterapkan ya. Biar clear, masih dalam pembahasan, dan saya pikir dalam waktu 1-2 minggu ini belum ada," kata Bahlil di Gedung DPR.

 Pertengahan Juli lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7).

Sebelum Pelantikan Prabowo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui ada rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang, atau sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Saat ini, Bahlil menegaskan pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan.

"Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ujarnya kepada awak media selepas Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Gedung Parlemen, Selasa (27/8).

Meski begitu, Bahlil belum memastikan soal skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail," tambahnya.

Baca Juga: Bahlil Sebut Volume BBM Bersubsidi 2025 Lebih Rendah Dari Tahun Ini

Menurut Bahlil, yang terpenting ialah BBM bersubsidi diberikan pemerintah hanya kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

"Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos?" tegas Menteri Bahlil.

Dalam RDP bersama Komisi VII DPR pun Bahlil mewanti-wanti supaya masyarakat kalangan menengah ke atas jangan sampai menggunakan BBM bersubsidi.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Jadi, jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," kata dia di hadapan Komisi VII DPR.

Sekadar informasi, untuk tahun 2025 mendatang, pemerintah mematok volume BBM subsidi mencapai 19,41 juta kilo liter (KL). Angka itu terdiri dari minyak tanah dan minyak solar.

Lebih rinci, penetapan volume BBM bersubsidi pada RAPBN TA 2025 terdiri dari minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.

Menteri Bahlil menerangkan, penetapan volume BBM subsidi itu lebih rendah dibanding yang ditetapkan pada tahun 2024 ini sebesar 19,58 juta KL.

"Kalau untuk subsidi solar yang disepakati adalah Rp1.000 per liter, sama dengan subsidi 2024, tidak ada perubahan. Nanti yang lain-lainnya di bagian Kementerian Keuangan," papar Bahlil Lahadalia.